Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Faisal Basri: Tata Kelola Migas Belum Tepat  

image-gnews
Faisal Basri. TEMPO/Subekti
Faisal Basri. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Faisal Basri menilai bahwa tata kelola minyak dan gas di Republik Indonesia belum tepat dan hasilnya belum sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

"Saya ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan sekelompok orang atau orang per orang," katanya di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu, 4 Maret 2017.

Hal tersebut disampaikan mantan Ketua Tim Tata Kelola Migas itu di sela seminar "Menegakkan Kedaulatan Energi NKRI" yang dilaksanakan di Gedung Pascasarjana IAIN Surakarta.

Baca: Industri Kecil dan Menengah Ditargetkan Capai 182 Ribu

Ia mengungkapkan kekayaan sumber daya alam menjadi sumber utama konsentrasi kekayaan di Indonesia dan menempatkannya pada urutan ketujuh dalam indeks Kapitalisme Kroni 2016 versi "The Economist" atau naik satu peringkat dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya.

Dengan kata lain, kata dia, untuk dapat mengelola sumber daya alam, pihak yang bersangkutan harus dekat dengan kekuasaan atau penguasa.

"Sumber daya alam ini sedemikian rupa sekarang ada di tangan segelintir manusia, akibatnya 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 77,4 persen kekayaan nasional," ujarnya.

Simak: Soal Saham Aramco, Kalla Beri Saran Investor Indonesia

Oleh karena itu, pria kelahiran 6 November 1959 ini meminta pemerintah segera memperbaiki tata kelola migas dan memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat.

"(Kenyataannya) orang per orang itu yang menguasai sumber daya alam untuk melanggengkan kekayaannya, bahkan mendirikan partai politik untuk memperkokoh cengkeraman atas kekayaan alam itu," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Faisal juga mendesak pemerintah melaksanakan rekomendasi tim tata kelola migas yang ditindaklanjuti dengan hasil audit forensik agar diketahui siapa saja yang terlibat mafia migas, mata rantainya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan keuntungannya berapa.

"Kami dulu di tim tata kelola migas menemukan keganjilan-keganjilan, kemudian merekomendasikan dalam bentuk audit forensik dan telah diserahkan ke pemerintah, tapi tidak ada tindak lanjut," ujarnya.

Simak: Realisasi Investasi Saudi Bergantung Kerja Sama Kementerian

Dalam kesempatan tersebut, Faisal mengkritisi rencana PT Indonesia Asahan Aluminium mengambil alih PT Freeport Indonesia agar lebih memberikan keuntungan bagi negara.

"Itu melanggar sunnatullah karena kalau sunnatullah itu yang terbaiklah yang mengelola, sedangkan PT Inalum itu tidak pernah bayar pajak, tidak pernah untung. Kenapa bukan misalnya PT Aneka Tambang, atau PT Timah Indonesia atau PT Bukit Asam," katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Em Nadjib Hassan menilai bahwa tata kelola migas di Indonesia masih jauh dari sempurna.

"Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menciptakan untuk kalian semua, manfaat duniawi maupun agama untuk semuanya," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus menjalankan visi kemakmuran rakyat dan melaksanakan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

2 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

9 hari lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

11 hari lalu

Ilustrasi: Tempo/Dianka Rinya
Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

Politik dinasti Jokowi kembali disorot setelah Gibran jadi cawapres, Bobby Nasution niat maju Gubernur Sumatera Utara, pun Kaesang dan Erina Gudono.


Jokowi Disebut Punya Kedekatan dengan Industri Rokok

20 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Disebut Punya Kedekatan dengan Industri Rokok

Jokowi sempat ogah membahas masalah rokok bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Disebut punya kedekatan dengan industri rokok.


Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

21 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran menjadi polemik karena akan gunakan dana BOS untuk pembiayaannya. Apa kata Faisal Basri dan PGRI?


Terpopuler Bisnis: Faisal Basri Sebut Investor Tak Mau Masuk IKN, Prabowo Tak Perlu Hotel BUMN

21 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
Terpopuler Bisnis: Faisal Basri Sebut Investor Tak Mau Masuk IKN, Prabowo Tak Perlu Hotel BUMN

Faisal Basri yang menyebut investor tak mau masuk IKN jika penduduknya hanya 2 juta jiwa.


Faisal Basri Blak-blakan soal Investor Tak Mau Masuk IKN Jika Penduduknya Hanya 2 Juta Jiwa

22 hari lalu

Suasana pembangunan jalan di istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Faisal Basri Blak-blakan soal Investor Tak Mau Masuk IKN Jika Penduduknya Hanya 2 Juta Jiwa

Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut investor ogah menanam modal di Ibu Kota Nusantara atau IKN jika penduduknya hanya 2 juta jiwa.


Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

22 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

22 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Makan Siang Gratis Bersumber dari Dana BOS, Tanggapan Kementerian Pendidikan hingga Organisasi Guru

22 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Makan Siang Gratis Bersumber dari Dana BOS, Tanggapan Kementerian Pendidikan hingga Organisasi Guru

FSGI menolak pendanaan makan siang gratis yang diusulkan menggunakan Dana BOS