KPPU Gandeng Kemenkeu Berantas Kartel Komoditas Pangan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU, Enggartiasto Lukita saat selesai seminar KPPU di Balai Sudirman, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/Tongam

    Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU, Enggartiasto Lukita saat selesai seminar KPPU di Balai Sudirman, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/Tongam

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menandatangani kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mencakup pertukaran data dan informasi. Tujuan kerja sama ini adalah memberantas perkara persaingan usaha seperti kartel dalam komoditas pangan strategis seperti daging sapi, daging ayam dan gula.

    "Kami menyasar komoditas pangan karena memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Harga komoditas pangan juga sangat berfluktuasi," ujar Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, dalam konferensi pers di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017.

    Baca: Putusan Kartel Skutik, Honda Tunggu Majelis KPPU

    Syarkawi mengatakan selama ini pihaknya telah menemukan sejumlah perkara dan persekongkolan dalam usaha yang berkaitan dengan komoditas pangan. "Negara nggak boleh kalah dari pelaku kartel, jadi harga yang diterima oleh masyarakat dapat lebih stabil."

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyambut baik kerja sama itu, sebab telah lama menjadi kerisauan antara kartel dan pengendalian harga. Dia mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melaporkan seluruh data importis komoditas pangan kepada DJP. Adapun komoditas yang menjadi fokus dalam waktu dekat adalah daging sapi.

    Baca: Jokowi Dorong KPPU Hajar Kartel Pangan

    "Seluruhnya akan kami kirimkan ke DJP, tidak ada dusta lagi di antara kita. Cukup sudah keuntungan yang berlebihan, apalagi tidak dilaporkan ke pajak," katanya.

    Enggar mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bea Cukai terkait dengan penyelundupan atau impor ilegal daging sapi, yang diketahui masih banyak terjadi dari pantai timur Indonesia. "Salah satu persyaratan tambahan seluruh importer adalah harus membayar pajak dan sudah lunas bea masuknya," ucap dia.

    Jika tidak patuh pada persyaratan itu, Enggar menegaskan pihaknya akan langsung mencabut izin impor tersebut. "Kita nggak akan kasih impor dalam bentuk apapun, mereka boleh dapat untung asalkan wajar."

    Enggar melanjutkan pihaknya juga telah bekerja sama dengan KPPU untuk mengatur harga dan pendistribusian daging sapi. Sehibgga, permainan kartel dapat segera dikomunikasikan dengan KPPU untuk diteliti. "Kami akan berikan data ke Kementerian Keuangan agar diselidiki dan dikenakan denda paling tinggi," ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah beberapa waktu terakhir kesulitan mengendalikan harga komoditas pangan. Dia pun meminta dilakukan penyelidikan apakah hal itu disebabkan oleh kenaikan permintaan atau ulah kartel.

    "Saya undang KPPU dan disampaikan bahwa ada 12 pelaku usaha untuk daging ayam dan 32 pelaku usaha daging sapi yang melanggar," ucapnya. Implikasi pelanggaran KPPU adalah ancaman denda maksimal Rp 25 miliar.

    Pada 2015, jumlah impor daging sapi beku sebesar 44.673,9 ton dan dilakukan oleh 56 importir. Kemudian pada 2016 melonjak jumlahnya hingga 155.070,2 ton, atau naik hingga tiga kali lipat.

    Selanjutnya, untuk daging sapi segar pada 2015 jumlah yang diimpor 945 ton, dan pada 2016 meningkat menjadi 10.340 ton atau naik hampir 10 kali lipat. "Naiknya luar biasa padahal jumlah penduduk juga tidak naik besar, dan harusnya kalau volume naik harga turun," katanya.

    Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan pasokan dalam negeri. "Jadi pertanyannya siapa yang dapat untung dalam situasi ini, maka perpajakan harus masuk."

    Sri Mulyani pun menugaskan kepada Bea Cukai untuk memeriksa apakah importir tersebut telah membayar bea impor. Begitu juga dengan DJP diminta untuk memeriksa apakah volume yang dilaporkan konsisten dengan dokumen pajaknya.

    GHOIDA RAHMAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.