Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPPU Gandeng Kemenkeu Berantas Kartel Komoditas Pangan  

image-gnews
Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU, Enggartiasto Lukita saat selesai seminar KPPU di Balai Sudirman, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/Tongam
Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU, Enggartiasto Lukita saat selesai seminar KPPU di Balai Sudirman, Jakarta, 26 Oktober 2016. TEMPO/Tongam
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai menandatangani kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mencakup pertukaran data dan informasi. Tujuan kerja sama ini adalah memberantas perkara persaingan usaha seperti kartel dalam komoditas pangan strategis seperti daging sapi, daging ayam dan gula.

"Kami menyasar komoditas pangan karena memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Harga komoditas pangan juga sangat berfluktuasi," ujar Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, dalam konferensi pers di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017.

Baca: Putusan Kartel Skutik, Honda Tunggu Majelis KPPU

Syarkawi mengatakan selama ini pihaknya telah menemukan sejumlah perkara dan persekongkolan dalam usaha yang berkaitan dengan komoditas pangan. "Negara nggak boleh kalah dari pelaku kartel, jadi harga yang diterima oleh masyarakat dapat lebih stabil."

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyambut baik kerja sama itu, sebab telah lama menjadi kerisauan antara kartel dan pengendalian harga. Dia mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melaporkan seluruh data importis komoditas pangan kepada DJP. Adapun komoditas yang menjadi fokus dalam waktu dekat adalah daging sapi.

Baca: Jokowi Dorong KPPU Hajar Kartel Pangan

"Seluruhnya akan kami kirimkan ke DJP, tidak ada dusta lagi di antara kita. Cukup sudah keuntungan yang berlebihan, apalagi tidak dilaporkan ke pajak," katanya.

Enggar mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bea Cukai terkait dengan penyelundupan atau impor ilegal daging sapi, yang diketahui masih banyak terjadi dari pantai timur Indonesia. "Salah satu persyaratan tambahan seluruh importer adalah harus membayar pajak dan sudah lunas bea masuknya," ucap dia.

Jika tidak patuh pada persyaratan itu, Enggar menegaskan pihaknya akan langsung mencabut izin impor tersebut. "Kita nggak akan kasih impor dalam bentuk apapun, mereka boleh dapat untung asalkan wajar."

Enggar melanjutkan pihaknya juga telah bekerja sama dengan KPPU untuk mengatur harga dan pendistribusian daging sapi. Sehibgga, permainan kartel dapat segera dikomunikasikan dengan KPPU untuk diteliti. "Kami akan berikan data ke Kementerian Keuangan agar diselidiki dan dikenakan denda paling tinggi," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah beberapa waktu terakhir kesulitan mengendalikan harga komoditas pangan. Dia pun meminta dilakukan penyelidikan apakah hal itu disebabkan oleh kenaikan permintaan atau ulah kartel.

"Saya undang KPPU dan disampaikan bahwa ada 12 pelaku usaha untuk daging ayam dan 32 pelaku usaha daging sapi yang melanggar," ucapnya. Implikasi pelanggaran KPPU adalah ancaman denda maksimal Rp 25 miliar.

Pada 2015, jumlah impor daging sapi beku sebesar 44.673,9 ton dan dilakukan oleh 56 importir. Kemudian pada 2016 melonjak jumlahnya hingga 155.070,2 ton, atau naik hingga tiga kali lipat.

Selanjutnya, untuk daging sapi segar pada 2015 jumlah yang diimpor 945 ton, dan pada 2016 meningkat menjadi 10.340 ton atau naik hampir 10 kali lipat. "Naiknya luar biasa padahal jumlah penduduk juga tidak naik besar, dan harusnya kalau volume naik harga turun," katanya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan pasokan dalam negeri. "Jadi pertanyannya siapa yang dapat untung dalam situasi ini, maka perpajakan harus masuk."

Sri Mulyani pun menugaskan kepada Bea Cukai untuk memeriksa apakah importir tersebut telah membayar bea impor. Begitu juga dengan DJP diminta untuk memeriksa apakah volume yang dilaporkan konsisten dengan dokumen pajaknya.

GHOIDA RAHMAH


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

1 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.


Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

2 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

Harga bahan pokok terkini, sebagian besar mengalami kenaikan, seperti beras dan cabai.


Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

3 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, 29 Januari 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan skema pembayaran dengan Pinjol tidak diizinkan yang akan diikuti dengan pemeriksaan oleh inspektorat jenderal di lapangan. TEMPO/Prima Mulia
Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.


Terkini: Titik Rawan Macet di Jalan Tol dan Pantura saat Mudik Lebaran 2024, Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR soal Program Makan Siang Gratis

7 hari lalu

Ilustrasi arus mudik dan balik Lebaran. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Terkini: Titik Rawan Macet di Jalan Tol dan Pantura saat Mudik Lebaran 2024, Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR soal Program Makan Siang Gratis

Menhub Budi Karya Sumadi memperkirakan titik kemacetan pada arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi di ruas Jalan Tol Cipali.


Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

8 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.


Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos 2024 Melambung Tajam hingga 135 Persen

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Rapat tersebut membahas pengantar rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos 2024 Melambung Tajam hingga 135 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran Bansos mengalami lonjakan tajam. Per 29 Februari 2024, realisasi anggaran Bansos mencapai Rp 9,6 triliun.


Jokowi Minta Bulog dan Bapanas Jaga Harga Pangan Menjelang Lebaran

10 hari lalu

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kanan) bersama Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memberikan keterangan pers usai rapat tertutup dengan Presiden Joko Widodo terkait stok beras nasional di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Arief mengatakan saat ini di Pasar Beras Cipinang stok beras termasuk tinggi di atas 34.000 ton.  TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Bulog dan Bapanas Jaga Harga Pangan Menjelang Lebaran

Presiden Jokowi menginginkan supaya harga pangan, termasuk beras, dijaga menjelang Lebaran Idul Fitri pada 10-11 April mendatang.


Guru Besar IPB Kritisi Program Pembangunan Pangan Jokowi: Semua Program Itu Gagal, Ini Buktinya

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyirami pohon kelapa genjah yang ditanamnya di lahan pertanian Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022. Pemerintah menargetkan penanaman satu juta batang kelapa genjah di beberapa daerah di Indonesia dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif sebagai upaya membangun ketahanan pangan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Guru Besar IPB Kritisi Program Pembangunan Pangan Jokowi: Semua Program Itu Gagal, Ini Buktinya

Target swasembada padi, jagung, kedelai melalui program UPSUS Pajale, swasembada gula, sebagai program pangan Jokowi. Guru besar IPB sebut gagal semua


Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

12 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

Garuda Indonesia dan Citilink menyediakan 42 ribu kursi dengan diskon tiket 75 persen di momentum Idul Fitri 2024 rute penerbangan ke Jakarta.


Soal Kelanjutan Beri Bantuan Beras, Jokowi: Kalau APBN-nya Memungkinkan...

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Soal Kelanjutan Beri Bantuan Beras, Jokowi: Kalau APBN-nya Memungkinkan...

Presiden Jokowi memberi bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan KPM di Kabupaten Labuhanbatu dan Padanglawas, Sumatera Utara.