Presiden: PDB RI Capai Rp110.000 Triliun pada 2045

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo, berjabat tangan dengan PM Australia Malcolm Turnbull saat berada di Admiralty House, Sydney, Australia, 26 Februari 2017. Jokowi dan Turnbull melakukan pertemuan bilateral dengan didampingi sejumlah menteri dari kedua belah pihak.  REUTERS/David Moir/Pool

    Presiden Joko Widodo, berjabat tangan dengan PM Australia Malcolm Turnbull saat berada di Admiralty House, Sydney, Australia, 26 Februari 2017. Jokowi dan Turnbull melakukan pertemuan bilateral dengan didampingi sejumlah menteri dari kedua belah pihak. REUTERS/David Moir/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan produk domestik bruto (PDB) pada saat 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045 diperkirakan mencapai 9,1 triliun dolar Amerika Serkat (AS) atau sekira Rp110.000 triliun.

    "Dua minggu yang lalu saya minta kalkulasi dari Menteri Keuangan, Bu Menteri coba di 100 tahun Indonesia merdeka di 2045 nanti sebetulnya PDB kita berapa sih? Income per kapita kita berapa sih? Penduduk kita berapa sih?," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (28 Februari 2017).

    Dalam acara sosialisasi tahap akhir amnesti pajak di Jakarta Internasional Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta, Presiden Jokowi mengemukakan, "Angka yang diberikan kepada saya penduduk kita muncul di angka 309 juta kurang lebih, PDB kita 9,1 triliun dolar AS atau kalau dirupiahkan Rp110.000 triliun, income per kapita 29.000 dolar AS."

    Presiden mengungkapkan bahwa berkeyakinan sejumlah besaran perekonomian tersebut tercapai bila setiap tahun hingga 2045 nanti kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan normal seperti saat ini.

    "Syukur pertumbuhannya bisa dinaikkan, itu akan lebih cepat," ujar Presiden Jokowi.

    Presiden mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mencapai 5,02 persen, angka yang cukup besar dibanding dengan negara-negara lainnya, termasuk negara Kelompok 20 (Group 20 atau G20)

    "Bandingkan dengan negara-negara G20, kita berada pada posisi di mana hanya kalah dengan Tiongkok, hanya kalah dengan India. Artinya apa? Kita di posisi tiga besar. Jangan ada yang pesimis pada ekonomi kita," kata Presiden Jokowi.

    Presiden juga menyebut inflasi dalam dua tahun terakhir, yakni pada 2015 senilai 3,53 % dan 2016 3,02 % yang berarti harga-harga dapat dikendalikan secara baik.

    "Inilah dalam rangka memberikan kepercayaan kepada investor, baik dalam negeri maupun luar untuk berani melakukan investasi," kata Presiden Jokowi.

    Untuk itu, Presiden berharap para pemilik modal tidak hanya memegang uangnya, namun didorong untuk melakukan investasi di saat perekonomian dalam negeri bagus.

    "Saya mengajak saudara-saudara sekalian jangan pegang uang. Ini saatnya investasikan. Percaya kepada saya, jangan sampai yang ambil manfaat, ambil peluang, opportunity dari luar," katanya.

    Presiden juga berjanji akan selalu memperbaiki perizinan dan aturan yang dapat mendorong kemudahan dalam berusaha sehingga daya saing dengan negara lain semakin baik.

    Jokowi menyebut waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) yang dulunya bisa mencapai delapan hari, sekarang bisa ditekan hingga di bawah tiga hari, walaupun masih ada persoalan biaya yang masih tinggi, namun hal tersebut akan dikejar untuk diperbaiki.

    Presiden juga mengungkapkan banyak pertanyaan tentang kondisi politik di dalam negeri, terutama pada November, Desember 2016 hingga Januari 2017 yang sempat memanas terkait maraknya demonstrasi yang diklaim diikuti tujuh juta orang.

    "Kemarin di Australia juga ditanyakan mengenai politik. Saya sampaikan tidak ada masalah situasi politik kita, aman terkendali. Demo tujuh juta bisa dikendalikan Polri-TNI kok," kata Presiden Jokowi.

    Presiden menegaskan, para investor tidak takut dengan kondisi politik di Indonesia yang sudah mengalami kedewasaan, walaupun terjadi demo besar tetap berjalan dengan damai.

    Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan situasi politik tersebut justru membuat Indonesia tahan uji, karena negara yang akan naik level harus melalui berbagai ujian.

    "Jangan malah pada ketakutan, malah yang di dalam negeri tidak berani investasi," tegas Presiden.

    Presiden mengakui bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini terkait tentang kensenjangan ekonomi, di mana angka gini rasio yang masih tinggi, namun hal itu tugas pemerintah untuk mengatasinya.

    "Itu tugas pemerintah, bapak ibu silakan terus ekspansi, investasi. Tugas mempersempit kesenjangan, kebijakannya ada di pemerintah," demikian Presiden Jokowi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.