Bupati Mimika Siapkan Lahan Smelter Freeport di Timika  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Grasberg Mine milik PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Timika, Papua, 15 Februari 2015. Executive Vice President dan General Manager Operational Freeport, Nurhadi Sabirin mengatakan terdapat peluang tambang tersebut menjadi tempat wisata setelah wilayah itu habis masa eksplorasinya. ANTARA/M Agung Rajasa

    Grasberg Mine milik PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Timika, Papua, 15 Februari 2015. Executive Vice President dan General Manager Operational Freeport, Nurhadi Sabirin mengatakan terdapat peluang tambang tersebut menjadi tempat wisata setelah wilayah itu habis masa eksplorasinya. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.COJakarta - Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng meminta PT Freeport Indonesia segera membangun pabrik pemurnian (smelter) di Timika. Dia mengatakan sudah ada lokasi yang disiapkan untuk pembangunan smelter bagi Freeport.

    "Presiden dan Pak Luhut dukung itu, keinginan kami timbul lagi agar ada smelter di Timika," kata Eltinus saat ditemui di gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Februari 2017.

    Eltinus menuturkan, lokasi sudah disiapkan di Timika dengan luas 300 hektare. Dia menambahkan, tanah tersebut sudah dibebaskan oleh masyarakat adat dan sudah siap dipakai. "Lahan kami sudah siap di Timika."

    BacaBertemu Inalum, Luhut Bahas Holding BUMN Pertambangan

    Menurut Eltinus, pembangunan smelter di Timika bisa membantu menyerap tenaga kerja lokal di sana. Dia mengungkapkan, saat ini sudah banyak sarjana di daerahnya, tapi masih banyak yang menganggur. "Kami harus menciptakan lapangan kerja melalui cara semacam itu."

    Eltinus menjelaskan, banyak hal yang tak dilakukan Freeport selama beroperasi di Papua. Misalnya terkait dengan pembayaran pajak dan royalti yang, menurut Eltinus, selama ini tak pernah sesuai dengan ketentuan. "Mereka tak pernah bayar sewajarnya."

    BacaAntam Nyatakan Siap Garap Tambang Freeport

    Eltinus menyatakan pembayaran pajak dan royalti yang tak sesuai ini sudah berlangsung lama, dan Freeport memiliki bermacam-macam alasan terkait dengan hal tersebut. "Kalau ada di kesepakatan, walaupun (keuntungan) turun-naik, bayarlah yang wajar," ucapnya.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.