BNI Pacu Transaksi Paket Wisata Halal di Padang dan Lombok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama BNI Syariah Imam T. Saptono memberikan sambutan di acara penandatanganan kerjasama BNI syariah dengan Lembaga Penyalur Wakaf, Jakarta, 14 November 2016. TEMPO/Tongam sinambela

    Direktur Utama BNI Syariah Imam T. Saptono memberikan sambutan di acara penandatanganan kerjasama BNI syariah dengan Lembaga Penyalur Wakaf, Jakarta, 14 November 2016. TEMPO/Tongam sinambela

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank BNI Syariah menargetkan pertumbuhan transaksi nasabah ritel di Padang dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang mengkampanyekan sebagai pusat wisata halal berbasis syariah.

    Direktur Utama BNI Syariah Imam Teguh Saptono mengatakan, potensi kenaikan transaksi ritel di kedua wilayah tersebut sangat terbuka seiring dengan gencarnya promosi yang dilakukan baik oleh bank maupun oleh penyedia jasa wisata seperti hotel dan penginapan, restoran, pusat oleh-oleh, maupun tour and travel.

    BNI Syariah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan paket wisata halal sekaligus mengajak lebih banyak pihak agar mendapatkan sertifikasi halal agar dapat bergabung dalam paket wisata ini. “Targetnya ke nasabah ritel karena kami tawarkan banyak promo untuk bertransaksi,” ujarnya, Senin, 27 Februari 2017.

    Selain menargetkan nasabah dari wisatawan domestik, anak usaha PT Bank Negara Indonesia Tbk itu juga berharap mampu menarik wisatawan dari luar negeri terutama seperti Timur Tengah, Malaysia, dan negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya yang membutuhkan pilihan paket wisata bersertifikasi halal.

    ADVERTISEMENT

    Guna menarik turis mancanegara, lanjut Imam, pihaknya menggandeng Mastercards yang memiliki jaringan nasabah internasional. Dalam kerja sama ini, kedua belah pihak menyusun paket promosi khusus yang diberikan dalam periode tertentu.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.