Tak Ada Operasi, Ribuan Pekerja Kontrak Freeport Dirumahkan  

Reporter

Editor

Abdul Malik

Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia berdemonstrasi di Kantor Bupati Mimika, Papua, 17 Februari 2017. ANTARA/Vembri Waluyas

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota tim advokasi serikat pekerja PT Freeport Indonesia, Tri Puspital, mengatakan sekitar seribu pegawai harus diberhentikan di tengah perundingan dengan unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc, mengenai peralihan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Mungkin istilahnya pengurangan yang lebih identik kepada kontraktornya,” ujar Tri saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Februari 2017.

Laporan manajemen Freeport Indonesia kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menyatakan perusahaan itu telah mengurangi 1.087 karyawan. Akibatnya, sejumlah karyawan Freeport juga berdemonstrasi di kantor Bupati Mimika, Papua.

Baca: Pemerintah Siapkan Inalum untuk Kelola Freeport

Dalam demonstrasinya, mereka meminta pemerintah Indonesia segera menerbitkan perizinan kepada Freeport untuk kembali mengekspor konsentrat ke luar negeri. Menurut Tri, pekerja yang terkena dampak adalah mereka yang berada dalam bidang kontraktor. Adapun status mereka merupakan pekerja kontrak.

“Kalau kontraktornya itu sekitar 1.000 orang. Mereka adalah pekerja yang identik dengan pekerja proyek yang statusnya kontrak. Jadi istilahnya yang borongan pekerjaan,” ujar Tri.

Tri menuturkan pengurangan pekerja di bidang kontraktor terjadi karena Freeport tidak melakukan ekspansi pembangunan baru untuk bawah tanah. Akibatnya, jumlah investor berkurang. “Dampak secara keseluruhan belum. Hanya bagian kontraktor,” ujar Tri.

Selama masa perundingan, Freeport pun menolak status IUPK dengan dalih membutuhkan kepastian untuk kelancaran investasi tambang bawah tanah sebesar US$ 15 miliar hingga 2041. Perusahaan itu juga menolak kewajiban divestasi sebesar 51 persen.

Baca: Empat Pembangkit Panas Bumi Beroperasi Tahun Ini

Chief Executive Officer Freeport-McMoran, Richard Adkerson, sebelumnya menyatakan telah memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah untuk mempertimbangkan perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Sebab, Freeport masih tetap mempertahankan untuk mengacu pada kontrak karya (KK). Waktu 120 hari tersebut terhitung dari pertemuan terakhir kedua belah pihak pada Senin, 13 Februari 2017.

Jika tidak selesai, Freeport akan melanjutkan persoalan ini ke arbitrase internasional. Adkerson menuding pemerintah melanggar ketentuan KK Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Untuk diketahui, pada 11 Januari 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (PP Minerba).

Baca: BBM Satu Harga Belum Sentuh Anambas, Tembus Rp 30 Ribu/Liter

PP ini menegaskan perusahaan pemegang KK harus memurnikan mineral di Indonesia. Jika tidak membangun smelter, dilarang ekspor. Kemudian jika ingin tetap ekspor harus mengubah statusnya dari KK menjadi IUPK. Dengan menjadi IUPK, Freeport juga berkewajiban melepas 51 persen sahamnya kepada Indonesia tahun ini.

Pada 25 Januari 2017, perusahaan tambang emas dan tembaga ini juga sempat menyatakan mempertimbangkan langkah hukum (legal action) untuk menggugat pemerintah Indonesia. Langkah itu menyusul perusahaan tidak mendapatkan izin ekspor. Sebab, berdasarkan KK, Freeport memiliki hak untuk mengekspor konsentrat tembaga tanpa pembatasan atau kewajiban membayar bea ekspor.

LARISSA HUDA







Kementerian ESDM Buka Program Gerilya Batch V, Pendaftaran hingga 15 Januari 2023

15 hari lalu

Kementerian ESDM Buka Program Gerilya Batch V, Pendaftaran hingga 15 Januari 2023

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka program Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (Gerilya) program magang dan Studi Indepnden Berertifikat (MSIB) Batch V.


Meninggal di Usia 99 Tahun, Berikut Pengaruh Prof. Subroto di Sektor Energi dan Tambang

37 hari lalu

Meninggal di Usia 99 Tahun, Berikut Pengaruh Prof. Subroto di Sektor Energi dan Tambang

Kabar duka datang dari sektor industri energi. Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Soeharto Profesor Subroto, tutup usia 99 tahun


PT Freeport Buka 12 Lowongan Kerja Hingga 21 Desember 2022: Daftar Sebelum Ketinggalan...

44 hari lalu

PT Freeport Buka 12 Lowongan Kerja Hingga 21 Desember 2022: Daftar Sebelum Ketinggalan...

Lowongan kerja Freeport Indonesia dibuka kembali.. Lowongan kerja ini dibuka hingga 21 Desember 2022.


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

50 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

52 hari lalu

Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

Sri Mulyani mendatangi Tambang Grasberg pada akhir pekan, Ahad, 4 Desember 2022. Ia bercerita melihat langsung salah satu tambang emas terbesar itu.


ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

25 November 2022

ESDM Bakal Bagikan 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?

ESDM mengklaim penanak nasi listrik yang dibagikan kepada masyarakat itu sudah menggunakan sistem kelistrikan yang andal.


Ignasius Jonan dan Dua Tokoh Senior Indonesia Dapat Penghargaan dari Jepang

9 November 2022

Ignasius Jonan dan Dua Tokoh Senior Indonesia Dapat Penghargaan dari Jepang

Ignasius Jonan, Akbar Tandjung dan Sjarifuddin Hasan menerima penghargaan dari Jepang atas kontribusi mereka dalam memperkuat kerja sama.


Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

8 Oktober 2022

Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir dengan rencana perpanjangan kontrak Freeport itu.


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

7 Oktober 2022

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

4 Oktober 2022

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.