Pemerintah Siapkan Inalum untuk Kelola Freeport  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tambang Grasberg atau Freeport di Papua, Indonesia. Lubang raksasa ini mulai digali tahun 1973, merupakan penghasil emas terbesar dan penghasil tembaga nomor tiga terbesar di dunia.  OLIVIA RONDONUWU/AFP/Getty Images

    Tambang Grasberg atau Freeport di Papua, Indonesia. Lubang raksasa ini mulai digali tahun 1973, merupakan penghasil emas terbesar dan penghasil tembaga nomor tiga terbesar di dunia. OLIVIA RONDONUWU/AFP/Getty Images

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah siap mengelola tambang PT Freeport Indonesia melalui perusahaan tambang milik pemerintah. “Pemerintah bisa, ada Inalum. Tergantung Menteri BUMN, tapi sudah di-exercise,” ujarnya, Minggu, 26 Februari 2017.

    Pengambilalihan pengelolaan tambang Freeport dilakukan jika pemerintah menang dalam gugatan arbitrase internasional. “Bisa saja konsorsium, tergantung melihatnya saja,” kata Luhut.

    Menurut Luhut, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sanggup mengambil alih pengelolaan Freeport. Inalum adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang peleburan aluminium di Asahan, Sumatera Utara. Rencananya, Inalum akan memimpin perusahaan-perusahaan tambang milik pemerintah dalam holding BUMN tambang.

    Baca juga: Prabowo Soal Kisruh Freeport: Solusinya Semua Menang

    Saat ini pemerintah masih dalam proses perundingan dengan PT Freeport Indonesia mengenai peralihan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

    Chief Executive Officer Freeport-McMoran, induk PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson memberikan waktu 120 hari kepada Indonesia untuk mempertimbangkan perbedaan yang terjadi antara pemerintah dan Freeport. Jika proses perundingan mandek, Freeport mengancam akan membawa kasus kontrak ke arbitrase internasional.

    Menurut Adkerson, pemerintah melanggar ketentuan kontrak karya 1991 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Selain itu, Freeport menolak IUPK dengan dalih membutuhkan kepastian untuk kelancaran investasi tambang bawah tanah sebesar US$ 15 miliar hingga 2041. Perusahaan itu juga menolak kewajiban divestasi hingga 51 persen.

    Baca juga: Dibanding KK, IUPK Dinilai Lebih Menguntungkan bagi Freeport

    Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Gus Irawan Pasaribu mendukung Inalum mengambil alih pengelolaan tambang Freeport. Menurut dia, kinerja Inalum kini semakin bagus tanpa campur tangan pihak asing. Inalum didirikan atas hasil kerja sama pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co dari Jepang pada 1976. Pemerintah kemudian mengambil alih seluruh kepemilikan pada akhir 2013.

    Menurut dia, substansi utama adalah menyelamatkan kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat. Menurut Gus Irawan, terkait ancaman yang dilontarkan Freeport mengenai pemutusan hubungan kerja atau menggugat ke arbitrase internasional, itu adalah hal biasa.

    “Ancaman itu biasa, kita menghormati kontrak karya sebagai negara berdaulat, tapi mereka juga harus menghormati undang-undang di sini,” ujar Irawan kepada Tempo.

    Baca juga: Jika Freeport Bandel, Luhut: Kita Tunggu Saja Presiden

    Koleganya di Komisi Energi DPR, Kurtubi, justru menyatakan pengelolaan Freeport lebih tepat diberikan kepada PT Aneka Tambang. “Tapi baik Antam maupun Inalum membutuhkan waktu untuk bisa mengoperasikan tambang sebesar Freeport. Soal bisa, pasti bisa,” katanya.

    Kurtubi menuturkan, kekayaan alam Indonesia sudah semestinya dikelola oleh perusahaan negara. “Skema kontrak karya yang dipakai di sektor pertambangan nasional sangat merugikan negara,” ucap Kurtubi. 

    GHOIDA RAHMAH | ADITYA BUDIMAN | ALI NUR YASIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H