Dibanding KK, IUPK Dinilai Lebih Menguntungkan bagi Freeport  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT Freeport. REUTERS/Stringer

    PT Freeport. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) lebih menguntungkan bagi PT Freeport Indonesia dibanding kontrak karya (KK).

    Fahmy mengatakan Freeport bisa mendapat izin ekspor konsentrat sebelum selesai membangun smelter dengan berubah ke IUPK. Freeport juga mendapat kepastian perpanjangan selama sepuluh tahun.

    "Bahkan masih bisa diperpanjang lagi sampai dua kali sepuluh tahun sehingga totalnya bisa mencapai 30 tahun," katanya dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 25 Februari 2017.

    Baca: Rencana Freeport ke Arbitrase, Pengamat: Hanya Gertak Sambal

    Namun Freeport justru menolak perubahan dari KK ke IUPK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Perusahaan asal Amerika itu menilai IUPK tidak memberikan kepastian hukum dan fiskal bagi perusahaan.

    Freeport sebelumnya telah menyatakan bersedia berubah ke IUPK tapi dengan beberapa syarat. Pemerintah bersedia bernegosiasi. Freeport bahkan telah mendapat rekomendasi izin ekspor konsentrat. Namun keduanya tidak mencapai kata sepakat. Freeport menyatakan akan mempertahankan KK.

    Simak: Raja Arab Bawa Kargo 459 Ton: dari 4 Mercy sampai Furnitur

    Fahmy mengatakan KK justru lebih menguntungkan pemerintah Indonesia. KK wajib mengolah dan memurnikan mineral mentah di smelter dalam negeri sehingga ada nilai tambah bagi negara.

    Keuntungan lainnya adalah pemerintah bisa mengambil alih pengoperasian tambang Freeport saat KK berakhir pada 2021. "Hanya sisa empat tahun lagi," kata Fahmy.

    Ia mengatakan pengambilalihan tambang tidak memiliki konsekuensi hukum maupun biaya. Sesuai perjanjian KK, tambang harus diserahkan kembali kepada pemerintah jika kontrak telah usai.

    Setelah diambil alih, Fahmy mengatakan pengelolaan tambang Freeport bisa diserahkan kepada konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan. "Dengan dikelola BUMN, tambang bisa dimanfaatkan sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara