Selasa, 11 Desember 2018

Darmin Kesal Ketimpangan Indonesia Disebut Oxfam Terburuk

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas harga gas industri di Gedung Kemenko Perekonomian, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika

    Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas harga gas industri di Gedung Kemenko Perekonomian, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kesal dengan laporan Oxfam di Indonesia (Oxfam) dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFlD) tentang ketimpangan Indonesia.

    Baca : Jokowi Temui PM Australia, Berikut Daftar Kerja Samanya

    Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang terburuk keenam di dunia. Adapun kekayaan empat orang terkaya di Indonesia adalah sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

    "Datanya gawat benar, ketimpangan memang memburuk tapi setahun terakhir membaik," kata Darmin di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 24 Februari 2017.

    Lebih lanjut besarnya pendapatan tahunan dari kekayaan orang terkaya di Indonesia itu disebut cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Laporan itu juga menjabarkan tentang meningkatnya ketimpangan di wilayah perkotaan dan kesenjangan antar daerah.


    Baca :
    Ruas Jalan Baru di Pantai Utara Papua Segera Dibangun  

    "Memang orang menguasai 100 juta itu bertentangan, gawat datanya, satu banding 40 persen orang miskin," ucapnya.

    Menurut Darmin, ketimpangan Indonesia memang memburuk sejak krisis ekonomi pada 1997-1998 silam. Namun pemerintah terus mengupayakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan itu. "Kita tengah menyiapkan serangkaian kebijakan," katanya.

    Adapun san utama dari laporan hasil kolaborasi Oxfam dan INFID yang dirilis kemarin, menuturkan bahwa ketimpangan ekstrim bukanlah sesuatu yang tidak terelakkan. Mereka menganjurkan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dua hal besar dan utama untuk mengatasi ketimpangan ekstrem.

    Pertama, memperbaharui kebijakan pajak di Indonesia, sesuai dengan potensi ekonomi lndonesia dan prinsip pembagian beban dan manfaat yang adil. Kedua, memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan.

    GHOIDA RAHMAH | DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.