Freeport Kasih Waktu 120 Hari, Jonan: Kita Beri 6 Bulan Nego

Reporter

Menteri ESDM Ignasius Jonan menandatangani spanduk dukungan dari mahasiswa pascasarjana Universitas Airlangga agar migas dan emas untuk kesejahteraan rakyat, Kamis, 23 Februari 2017. (Tempo/Artika)

TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah pusat menyatakan belum menemui kesepakatan perjanjian investasi dengan PT Freeport Indonesia menyusul terbitnya aturan baru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menawarkan 3 opsi kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. “Kami kasih waktu 6 bulan untuk negoisasi,” kata dia seusai mengisi kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis, 23 Februari 2017.

Baca juga:
Diultimatum Freeport, Ini Jawaban Jokowi
Kasus Freeport, Liga Mahasiswa Dukung Pemerintah

Opsi pertama ialah Freeport diminta tetap mengikuti ketentuan yang ada sambil berunding tentang stabilisasi investasi. Opsi kedua ialah mengubah Undang-Undang Minerba. Sedangkan opsi ketiga ialah menyelesaikan perselisihan itu di arbitrase internasional.

Namun Freeport Indonesia menolaknya, sebab mereka menganggap peralihan dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengancam stabilisasi kelangsungan usahanya. Freeport pun berencana menggugat pemerintah ke arbitrase jika tak menemukan solusi dari perselisihannya dan memberi waktu pemerintah 120 hari kepada pemerintah.

Menanggapi ancaman itu, Jonan menjawab santai. “Kan pilihannya ada 3 waktu itu, kalau tidak berkenan ya silakan melakukan pembicaraan dengan parlemen dan dengan kami untuk mengadakan amandemen UU Minerba kalau bisa. Atau ketiga silakan dibawa ke pengadilan arbitrase.”

Menghadapi ancaman Freeport, pihaknya menyatakan siap. “Kami bukan hanya siap, tapi pemerintah juga bisa membawa kasus ini ke arbitrase,” tutur dia.

Jonan menegaskan, penerbitan IUPK sebagai pengganti perjanjian KK sebenarnya tidak wajib. Pemegang izin KK dapat mempertahankan kontraknya asalkan mengikuti UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. “Kami tidak memaksa kok, kayak PT Vale itu tetap KK, tapi mereka mengikuti peraturan,” ucap dia.

Baca juga: Soal Ultimatum Freeport, DPR: Ancam-Mengancam kayak Preman

Artinya, pemegang KK sudah harus melakukan pengolahan dan pemurnian dengan membangun smelter, sehingga konsep hilirisasi dijalankan. Sebab, pasal 170 UU Minerba mewajibkan semua pemegang perjanjian KK melakukan pengolahan dan pemurnian di Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun sejak UU tersebut diberlakukan. “Lah ini kan, sudah lewat 3 tahun. Kalau masih punya waktu, segera diubah dari KK menjadi IUPK,” kata Jonan.

ARTIKA RACHMI FARMITA






PT Freeport Buka 12 Lowongan Kerja Hingga 21 Desember 2022: Daftar Sebelum Ketinggalan...

53 hari lalu

PT Freeport Buka 12 Lowongan Kerja Hingga 21 Desember 2022: Daftar Sebelum Ketinggalan...

Lowongan kerja Freeport Indonesia dibuka kembali.. Lowongan kerja ini dibuka hingga 21 Desember 2022.


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

59 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

5 Desember 2022

Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

Sri Mulyani mendatangi Tambang Grasberg pada akhir pekan, Ahad, 4 Desember 2022. Ia bercerita melihat langsung salah satu tambang emas terbesar itu.


Ignasius Jonan dan Dua Tokoh Senior Indonesia Dapat Penghargaan dari Jepang

9 November 2022

Ignasius Jonan dan Dua Tokoh Senior Indonesia Dapat Penghargaan dari Jepang

Ignasius Jonan, Akbar Tandjung dan Sjarifuddin Hasan menerima penghargaan dari Jepang atas kontribusi mereka dalam memperkuat kerja sama.


Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

8 Oktober 2022

Bahlil Ungkap Sinyal Perpanjang Kontrak Freeport: Sekarang Punya Indonesia

Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir dengan rencana perpanjangan kontrak Freeport itu.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

4 Oktober 2022

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.


Menteri ESDM Ungkap BBM Berpotensi Turun Harga, Kenali Profil Arifin Tasrif

10 September 2022

Menteri ESDM Ungkap BBM Berpotensi Turun Harga, Kenali Profil Arifin Tasrif

Arifin Tasrif saat ini menjabat Menteri ESDM di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Saat kenaikan harga BBM sosoknya tak kerap muncul. Ini profilnya.


Demo Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa di Malang Terbakar

5 September 2022

Demo Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa di Malang Terbakar

Demo tolak kenaikan BBM di Malang diwarnai insiden seorang mahasiswa terbakar saat aksi membakar karet ban.


Jokowi Bilang Teknologi 5G Freeport di Papua Pertama di Asia Tenggara

1 September 2022

Jokowi Bilang Teknologi 5G Freeport di Papua Pertama di Asia Tenggara

Jokowi mengaku senang karena 99 persen dari total karyawan yang mengendalikan teknologi ini asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua.


Jokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport

1 September 2022

Jokowi ke Grasberg, Bakal Luncurkan 5G Mining Kerjasama Telkom - Freeport

Jokowi sudah menyampaikan bahwa hari ini dirinya akan melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining tersebut.