Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei: Harta 4 Orang Terkaya Setara 100 Juta Orang Miskin  

image-gnews
Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Oxfam di Indonesia (Oxfam) dan International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID menerbitkan laporan tentang ketimpangan di Indonesia. Laporan yang diterbitkan hari ini, Kamis, 23 Februari 2017, berjudul “Menuju Indonesia yang Lebih Setara” itu ditujukan untuk memberi kontribusi pemikiran ihwal ketimpangan di Indonesia.

Menurut Oxfam dan INFID, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah berkurang hingga di kisaran 8 persen. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum diimbangi pendapatan yang lebih merata.

Baca: Pertumbuhan Ekonomi Mampu Atasi Ketimpangan Kesejahteraan

Dalam 20 tahun terakhir, kesenjangan antara kaum superkaya dan penduduk lainnya di Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara,” ujar Direktur INFID Sugeng Bahagijo dalam acara Peluncuran Laporan Ketimpangan Menuju Indonesia yang setara di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Februari 2017.

Selain itu, dalam laporan disebutkan bahwa Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang terburuk keenam di dunia. Kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Besarnya pendapatan tahunan dari kekayaan orang terkaya di Indonesia cukup untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Laporan ini juga menjabarkan meningkatnya ketimpangan di wilayah perkotaan dan kesenjangan antardaerah.

Baca: Bank Dunia: Pertumbuhan Bagus, Ketimpangan Indonesia Parah

Dalam laporan juga diterangkan bahwa melebarnya kesenjangan antara kekayaan orang-orang superkaya di Indonesia dan kelompok masyarakat lainnya adalah ancaman serius pada kesejahteraan rakyat Indonesia ke depan. “Karena, jika ketimpangan tidak segera diatasi, upaya keras pemerintah menurunkan kemiskinan akan mengalami hambatan dan bisa menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat,” tuturnya.

Pesan utama dari laporan hasil kolaborasi Oxfam dan INFID menuturkan bahwa ketimpangan ekstrem bukanlah sesuatu yang tidak terelakkan. Mereka menganjurkan pemerintah melaksanakan dua hal besar dan utama untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertama, memperbarui kebijakan pajak di Indonesia sesuai dengan potensi ekonomi Indonesia dan prinsip pembagian beban dan manfaat yang adil. Kedua, memulihkan dan memberikan penekanan yang lebih atas pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan.

Menurut Sugeng, Undang-Undang Pajak yang ada harus diperbarui, karena tidak dapat mengakomodasi potensi pendapatan pajak dan realitas kekayaan kelompok superkaya Indonesia selama 15 tahun terakhir. “Potensi pajak Indonesia, menurut IMF, berada di atas 21,5 persen dari PDB, namun sementara ini capaian pajak Indonesia hanya 13 persen PDB,” katanya.

Direktur Advokasi dan Kampanye Oxfam International Steve Price Thomas menyeru pemerintah untuk memperkuat komitmen dan menjalankan paket kebijakan penurunan ketimpangan. Ia juga menyarankan agar pemerintah mengakhiri konsentrasi kekayaan di tangan sekelompok orang dan perusahaan, memastikan menyempitnya kesenjangan antardaerah dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pekerja dan kelompok masyarakat miskin serta bagi perempuan.

“Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan yang multi-dimensi. Namun Presiden Joko Widodo memiliki kesempatan untuk membuktikan Indonesia dapat menjadi negara yang memimpin perjuangan global melawan ketimpangan,” tuturnya.

DESTRIANITA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden di Negara Ini Rela Potong Gaji Demi Rakyatnya yang Miskin

4 hari lalu

Presiden Liberia, Joseph Boakai. FOTO/Instagram/josephnyumahboakai
Presiden di Negara Ini Rela Potong Gaji Demi Rakyatnya yang Miskin

Untuk membantu rakyatnya yang miskin, Presiden Liberia rela memangkas hampir separuh gajinya.


BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

10 hari lalu

Warga beraktivitas di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai tiga juta penduduk pada tahun 2023 mendatang. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

BPS menyebut bahwa saat ini jumlah penduduk miskin 25,22 juta. Berikut 9 kriteria penduduk miskin berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.


Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 25 Juta Jiwa, Ini Kriteria dan Batasan Garis Kemiskinan

12 hari lalu

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada bulan Maret 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 25 Juta Jiwa, Ini Kriteria dan Batasan Garis Kemiskinan

BPS sebut penduduk miskin Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa. Apa kriteria penduduk miskin dan garis kemiskinan?


25 Juta Penduduk Indonesia Hidup Miskin, BPS: Terbanyak di Jawa dan Sumatera

13 hari lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024, setelah mengalami penurunan 1,12 persen pada 2023. TEMPO/Tony Hartawan
25 Juta Penduduk Indonesia Hidup Miskin, BPS: Terbanyak di Jawa dan Sumatera

BPS Mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang. Jumlah terbanyak di Jawa dan Sumatera.


Anak SD hingga Pengemis jadi Pemain Judi Online, PPATK: Mayoritas Transaksi di Bawah Rp 100 Ribu

28 hari lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Anak SD hingga Pengemis jadi Pemain Judi Online, PPATK: Mayoritas Transaksi di Bawah Rp 100 Ribu

PPATK mencatat 80 persen pemain judi online melakukan transaksi dengan nominal kecil sekitar Rp 100.000. Pemain dari anak SD, pekerja bahkan pengemis. Pemain judi online rentan terjerat pinjol dan penipuan karena tidak memadainya penghasilan yang legal untuk mendukung dalam berjudi.


Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Myanmar Terparah dalam 6 Tahun Terakhir

32 hari lalu

Wanita menunggu kereta usai berbelanja di pasar stasiun kereta api di Yangon, Myanmar, 20 Agustus 2014. REUTERS/Soe Zeya Tun
Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Myanmar Terparah dalam 6 Tahun Terakhir

Meningkatnya kekerasan, kekurangan tenaga kerja, dan depresiasi mata uang telah membuat kemiskinan di Myanmar meluas.


Kemiskinan di Myanmar Meluas

32 hari lalu

Seorang petugas penjaga perbatasan Myanmar berjaga di desa Taung Bazar, kota Buthidaung, negara bagian Rakhine utara, Myanmar, 13 Juli 2017. 13 Juli 2017. Lebih dari 80 ribu anak di bawah usia lima tahun menderita kelaparan. REUTERS
Kemiskinan di Myanmar Meluas

Laporan Bank dunia mengungkap mandeknya pertumbuhan ekonomi dan konflik yang mengoyak Myanmar telah membuat kemiskinan meluas


Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

33 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

Sri Mulyani memaparkan masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.


AHY: Banyak Kemiskinan Struktural Disebabkan oleh Turun-temurun Tak Miliki Aset Tanah

34 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan 100 hari kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan laporannya di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY: Banyak Kemiskinan Struktural Disebabkan oleh Turun-temurun Tak Miliki Aset Tanah

Menteri Agraria sekaligus Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan banyak kemiskinan struktural disebabkan tak punya aset tanah.


Tagar All Eyes On Papua, Memahami Ekosida yang Dialami Papua

36 hari lalu

Masyarakat Papua menyerukan gerakan All Eyes On Papua untuk melawan perampasan tanah adat di Papua.
Tagar All Eyes On Papua, Memahami Ekosida yang Dialami Papua

Tagar All Eyes On Papua bukan hanya sebuah isu selintas di jagat maya. Kerusakan lingkungan dan soal tanah adat menjadi perhatian berbagai pihak.