Menteri Bappenas: Pelabuhan Batam Minimal Sekelas Johor

Reporter

(ki-ka) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, 27 September 2016. Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu membahas strategi peningkatan citra Indonesia di dunia. Tempo/Aditia noviansyah

TEMPO.CO, BATAM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mendorong pengembangan pelabuhan Batam, Kepulauan Riau dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian, tingkat investasi Riau dapat menyaingi Singapura dan Malaysia.

Baca : Perpu Kerja Sama Pertukaran Informasi Akan Diterbitkan

"Pelabuhan Batam pasti trafficnya besar. Apalagi kalau kerjasama dengan pelayaran dunia. Batam harus jadi hub berikutnya," kata Bambang dalam rapat koordinasi teknis pembangunan, Rabu 22 Februari 2017.

Bambang menargetkan pengembangan pelabuhan Batam minimal sekelas dengan Pelabuhan Johor, Malaysia. Ia menilai layanan jasa dan infrastruktur pelabuhan Batam tak kompetitif.

Baca : Kepemilikan Saham Asing di Perusahaan Asuransi Akan Dibatasi

Pemerintah sedang merancang pembangunan lima pelabuhan utama internasional. Salah satunya adalah Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Dengan skema KPBU, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tak perlu bergantung pada transfer dana ke daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bambang meminta Gubernur Kepulauan Riau mengajukan proposal pembangunan dengan menggandeng Badan Usaha. "Ini harus inisiatif pemerintah daerah. Selama tak ada pelabuhan, Batam hanya menjadi ekor Singapura," kata Bambang.

Skema KPBU adalah salah satu alternatif Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) atau tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sumber pendanaan bisa berasal dari penanaman moda, pengelolaan dana jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi, dana BUMN, atau lembaga pembiayaan lain yang sah.

Pemerintah akan membagi proyek-proyek strategis berdasarkan kebutuhan pembiayaannya. Misalnya, pembangunan jalan tol dapat dibiayai oleh BUMN, kebutuhan air minum oleh badan usaha, investasi swasta untuk pembangunan prasarana perhotelan, dan anggaran daerah untuk rehabilitasi jalan dan rumah sakit.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan investasi Malaysia dan Singapura melaju pesat karena memiliki infrastruktur yang lengkap. Infrastruktur juga mendorong pertumbuhan pariwisata. "Kepulauau Riau akan jadi tempat wisata paling ramai kedua setelah Bali jika infrastruktur lengkap," kata dia.

PUTRI ADITYOWATI






Dinas LH DKI Pasang Pemantau Kualitas Udara, Warga Marunda Kembali Keluhkan Debu Batu Bara

8 hari lalu

Dinas LH DKI Pasang Pemantau Kualitas Udara, Warga Marunda Kembali Keluhkan Debu Batu Bara

Dinas LH DKI telah memasang Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) mobile di kawasan Marunda untuk memantau debu batu bara di kawasan pelabuhan itu.


Penyebab Pengiriman Mobil BMW Hingga Tesla Tertahan di Pelabuhan Jerman

20 hari lalu

Penyebab Pengiriman Mobil BMW Hingga Tesla Tertahan di Pelabuhan Jerman

Terhambatnya pengiriman mobil BMW hingga Tesla di Pelabuhan Jerman disebabkan kurangnya pengemudi untuk memindahkan kontainer dan mobil.


BPS: Lama Menginap Wisatawan di NTB Alami Penurunan

27 hari lalu

BPS: Lama Menginap Wisatawan di NTB Alami Penurunan

BPS NTB mencatat jumlah tamu yang menginap di hotel bintang pada September 2022 tercatat sebanyak 66.864 orang.


Pelni Sebut 3 Kapal Perintis Kini Singgahi 31 Pelabuhan di Wilayah NTT

28 hari lalu

Pelni Sebut 3 Kapal Perintis Kini Singgahi 31 Pelabuhan di Wilayah NTT

Tiga kapal Pelni menyinggahi 31 pelabuhan yang sulit dijangkau oleh kapal-kapal penumpang lainnya yang sering beroperasi di NTT.


Riau Ingin Proyek Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Malaysia Dimulai Tahun Depan, 2024 Beroperasi

30 hari lalu

Riau Ingin Proyek Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Malaysia Dimulai Tahun Depan, 2024 Beroperasi

Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pembangunan pelabuhan penyeberangan kapal feri Dumai - Melaka (Malaysia) mulai dilakukan pada tahun 2023.


Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi

34 hari lalu

Luhut : Aturan Pengganti SKB 2 Dirjen 1 Deputi TKBM Sebelum Akhir 2022 Sudah Implementasi

Luhut menjelaskan aturan baru yang menggantikan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu akan memperbaiki secara keseluruhan tata kelola TKBM di pelabuhan.


Bagaimana Regulasi Kawasan Perdagangan Bebas Diatur di Indonesia?

34 hari lalu

Bagaimana Regulasi Kawasan Perdagangan Bebas Diatur di Indonesia?

Peraturan pemerintah telah memberikan penjelasan secara rinci tentang pelaksanaan di kawasan perdagangan bebas. Apa saja yang diatur?


Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada yang Bilang Mafia Pelabuhan, yang Ada Mafia Logistik

34 hari lalu

Moeldoko: Kurang Tepat Kalau Ada yang Bilang Mafia Pelabuhan, yang Ada Mafia Logistik

Moeldoko menekankan reformasi tata kelola di pelabuhan penting karena pelabuhan menjadi pintu masuk utama perdagangan internasional.


ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

36 hari lalu

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.


Jokowi Siap Serahkan Pelabuhan Tanjung Ular ke Pemda Bangka Barat

41 hari lalu

Jokowi Siap Serahkan Pelabuhan Tanjung Ular ke Pemda Bangka Barat

Jokowi menyebut proyek pelabuhan Tanjung Ular ini sudah selesai 99 persen dan akan dikelola lebih dulu oleh Kementerian Perhubungan.