Perpu Kerja Sama Pertukaran Informasi Akan Diterbitkan  

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly beserta para direktur jenderal bertemu wartawan setelah kegiatan Aksi Peduli Simpati Peduli Kekayaan Intelektual di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, 20 Oktober 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk menyambut kerja sama pertukaran informasi secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berencana menyiapkan peraturan pengganti undang-undang (perpu).

Baca: Rel Kereta Cepat Jakarta Bandung Mulai Dibangun Bulan Depan

Menurut Yasonna, Perpu diperlukan karena upaya mendorong kerja sama pertukaran informasi berbenturan dengan tiga peraturan yang ada. “Ada pikiran membuat perpu karena ini sangat penting,” kata dia di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2017.

Yasonna mengatakan ketiga peraturan yang dinilai bakal berbenturan ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Baca: Kemkominfo Siap Bantu Hitung Pajak Google

Dia menjelaskan, pilihan membuat perpu cukup beralasan karena kerja sama pertukaran informasi akan dilaksanakan pada pertengahan 2018. Yasonna menilai, bila pemerintah memilih merevisi UU, diperlukan waktu yang lama. “Kalau mengejar sampai bulan 5 (Mei), tidak terkejar. UU Perbankan tidak masuk dalam Prolegnas,” ucap Yasonna.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan upaya membuat regulasi bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam AEoI. Dari ketiga peraturan, UU Perbankan terbilang yang sangat pelik karena masih mengatur ketentuan kerahasiaan nasabah.

Meski demikian, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan berupaya memperkuat UU Ketentuan Umum Perpajakan yang disebut-sebut sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di parlemen. “Kami akan berupaya agar akses informasi untuk perpajakan bisa diperkuat sehingga bisa memenuhi persyaratan dalam AEoI,” ucap Menteri Sri.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendukung penuh penerapan kebijakan pertukaran informasi secara otomatis. Pertukaran itu khususnya untuk kepentingan perpajakan, antarnegara anggota G-20. Presiden Joko Widodo menilai kebijakan itu dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak kinerja sektor perpajakan. 

ADITYA BUDIMAN







Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

16 jam lalu

Ada Mobil SUV Baru Wuling di IIMS 2023, Wuling Alvez?

Wuling Motors Indonesia memastikan bakal meluncurkan mobil SUV baru di IIMS 2023. Alvez terdaftar sejak 13 Agustus 2022 di Kemenkumham.


Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

2 hari lalu

Pakar Hukum UI Nilai KUHP Baru Pakai Bahasa Indonesia Kurangi Potensi Salah Tafsir

Topo menambahkan, KUHP baru merupakan simplifikasi dari KUHP WvS.


Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

4 hari lalu

Irjen Kemenkumham Dorong Imigrasi Depok Raih WBBM

Kantor Imigrasi Depok dinilai telah memenuhi persyaratan sebuah kantor yang dikategorikan wilayah birokrasi bersih dan melayani.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

6 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

8 hari lalu

Silmy Karim Bilang Ditjen Imigrasi akan Percantik Indonesia di Mata Luar Negeri

Silmy Karim mengatakan Imigrasi mulai menggunakan pendekatan berbeda bagi investor yang ingin menanam modal di Indonesia.


Yasonna H Laoly: Peningkatan Ekonomi Prioritas Kerja Dirjen Imigrasi

8 hari lalu

Yasonna H Laoly: Peningkatan Ekonomi Prioritas Kerja Dirjen Imigrasi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan peningkatan ekonomi menjadi prioritas kerja Direktorat Jenderal Imigrasi


26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

12 hari lalu

26 Narapidana Dapat Remisi Imlek 2023

Menurut Kemenkumham, pemberian remisi khusus Imlek juga menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana. Hemat hampir Rp 14,8 juta.


Hakim Menolak Permintaan Trump Agar Tuduhan Perkosaan pada Jean Carroll Dibatalkan

20 hari lalu

Hakim Menolak Permintaan Trump Agar Tuduhan Perkosaan pada Jean Carroll Dibatalkan

Carroll menuding Trump telah melakukan pencemaran nama baik dan penyerangan, setelah Trump menyangkal telah melakukan perkosaan padanya


Megawati Siapkan Kader Jika Jokowi Reshuffle Kabinet, Berikut Nama Menteri dan Wamen dari PDIP Saat Ini

23 hari lalu

Megawati Siapkan Kader Jika Jokowi Reshuffle Kabinet, Berikut Nama Menteri dan Wamen dari PDIP Saat Ini

Presiden Jokowi memberi tanda-tanda terjadinya reshuffle kabinet, bahkan Megawati menyiapkan kadernya. Kini, siapa saja menteri dan wamen dari PDIP?


Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

23 hari lalu

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP Baru

Sosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut.