Kasus Freeport, Pemerintah Yakin Penerimaan Tetap Tercapai  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO

    Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi yakin penerimaan bea keluar masih akan aman sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Hal ini terjadi meskipun aktivitas ekspor mineral dari PT Freeport Indonesia terganggu.

    "Asumsi dari bea keluar yang kami tetapkan tahun kemarin untuk target 2017 tanpa ada ekspor minerba. Misalnya ekstrem tidak ada ekspor, maka tidak masalah," kata Heru seusai simposium di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.
    Pemerintah sebelumnya telah mengasumsikan tidak ada kegiatan ekspor mineral dan batu bara dalam penerimaan bea keluar di 2017.

    Heru menjelaskan, target penerimaan bea keluar dalam APBN 2017 adalah Rp 340 miliar. Sedangkan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (sekarang PT Amman Mineral Nusa Tenggara) adalah kontributor terbesar penerimaan bea keluar konsentrat tembaga.

    Dalam dua tahun terakhir, pada 2015, PT Freeport Indonesia menyumbang bea keluar Rp 1,39 triliun dan Rp 1,23 triliun pada 2016. Sedangkan PT Newmont Nusa Tenggara menyumbang bea keluar Rp 1,309 triliun (2015) dan Rp 1,25 triliun (2016).

    Lebih jauh, Heru menyatakan akan terus memonitor perkembangan masalah seputar PT Freeport Indonesia dan menegaskan Bea dan Cukai hanya akan melayani pelaku usaha yang mempunyai surat persetujuan ekspor (SPE). "Selama ada SPE akan kami layani. Sampai dengan sekarang, untuk Freeport kami belum menerima SPE."

    PT Freeport Indonesia telah menghentikan produksi sejak 10 Februari 2017 setelah pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral dengan menyodorkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya (KK).

    Freeport berkeberatan dengan skema itu karena pemegang IUPK diwajibkan divestasi hingga 51 persen, yang berarti kendali perusahaan bukan lagi pada tangan mereka. Perusahaan bahkan berencana menggugat pemerintah Indonesia ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Akhir Cerita Cinta Glenn Fredly

    Glenn Fredly mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu, 8 April 2020 di RS Setia Mitra, Jakarta. Glenn meninggalkan cerita cinta untuk dikenang.