Freeport Indonesia Berhentikan Karyawan Pekan Depan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara tambang Grasberg, yang dioperasikan oleh Freeport McMoran-Copper & Gold di Papua. REUTERS/Muhammad Yamin

    Foto udara tambang Grasberg, yang dioperasikan oleh Freeport McMoran-Copper & Gold di Papua. REUTERS/Muhammad Yamin

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Freeport Indonesia (PTFI) akan memutus hubungan kerja sejumlah pegawainya mulai pekan depan. Pemecatan diklaim sebagai buntut larangan ekspor konsentrat. Pelarangan ekspor itu karena PTFI belum mengubah izin operasi dari kontrak kerja (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

    "Karena Freeport tidak dapat melakukan ekspor tanpa mengakhiri KK, akan terjadi konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan," ucap President dan CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin, 20 Februari 2017.

    Baca: Ini Alasan Freeport Menolak Izin Pertambangan Khusus

    Adkerson mengatakan larangan ekspor menyebabkan perusahaan mengurangi produksi. Dampaknya, sejumlah pekerja tidak lagi dibutuhkan.

    Rata-rata tenaga kerja dalam rencana operasi normal Freeport tercatat 29 ribu selama 2017-2021. Namun, dengan pembatasan operasi, jumlah karyawan berkurang menjadi 11 ribu. Saat ini, ada 32 ribu pekerja di Freeport Indonesia dengan 12 ribu pekerja di antaranya merupakan pekerja tetap.

    Ia tidak menyebutkan jumlah pasti pekerja yang akan diberhentikan. Namun ia memastikan pemberhentian karyawan tidak hanya menimpa pekerja nasional, tapi juga tenaga kerja asing. "Untuk menunjukkan bahwa kami tidak ada perbedaan dengan karyawan nasional," ujarnya.

    Baca: Terbelit Izin Ekspor, Freeport Nyatakan Force Majeure

    Adkerson menegaskan, pemecatan karyawan ini bukan ancaman kepada pemerintah, tapi terpaksa dilakukan pihaknya. "Ini bukan untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Kami harus mengurangi biaya supaya dapat beroperasi normal secara finansial," tuturnya.

    PTFI tercatat tidak melakukan ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017. Stok pun menumpuk. Kondisi diperparah dengan mogoknya sejumlah karyawan di smelter milik PT Smelting Gresik. Perusahaan terpaksa menghentikan produksi karena tidak ada tempat untuk menyimpan stok konsentrat.

    Lihat juga: PT Freeport Dikabarkan ke Arbitrase, DPR Dukung Pemerintah

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.