TEMPO.CO, Makassar - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan nilai utang luar negeri Indonesia memang meningkat. Namun hal itu tak masalah selama bernilai positif, yakni untuk pembangunan. Apalagi negara-negara maju di dunia juga banyak memiliki utang di luar negeri.
"Yang penting utang itu harus berkualitas, misalnya ditujukan untuk membangun pelabuhan, bukan malah digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak dan lainnya," kata Luhut di hadapan peserta forum Indonesian National Shipowners Association (INSA) 2017 di Hotel Grand Clarion, Makassar, Kamis, 16 Februari 2017.
Menurut Luhut, saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup bagus. Semua itu tak terlepas dari program-program pemerintah yang memiliki terobosan baru, seperti dana desa sekitar Rp 1 miliar per desa tahun ini. “Kemungkinan tahun depan bisa saja bertambah lagi penyaluran dana desanya," tutur mantan Kepala Staf Kepresidenan ini.
Baca: Desember 2016, Rasio Kecukupan Modal Perbankan 22,7 Persen
Luhut menjelaskan, langkah ini dilakukan pemerintah untuk menggenjot infrastruktur yang ada di desa-desa. Sehingga, dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga besar terbaik di Asia bersama Cina dan India.
Luhut mengatakan tata kelola pemerintahan Jokowi-Kalla jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Sebab, ia menilai sosok Jokowi sangat proaktif. "Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, tata kelola pemerintahan malah jauh lebih baik. Jadi tidak ada itu yang disebut buruk. Memangnya kalau ada yang bilang tidak baik itu apanya?" ujar Purnawirawan TNI ini.
Bahkan, dia menegaskan, Presiden Jokowi selalu mengecek kinerja menteri-menteri dan turun ke lapangan. Sehingga para menteri tak bisa bermain-main lantaran Presiden Jokowi paham betul hal seperti itu.
Baca: BEI Catat Total Emisi Obligasi Capai Rp1,56 Triliun
Selain itu, Luhut menambahkan, selama kepemimpinan Jokowi, komunikasi antara Presiden dan menteri-menteri berjalan sangat baik. "Hampir tiap pekan para menteri bertemu dengan Presiden membahas kinerja. Jadi tidak ada menteri tidak ketemu Presiden dalam hitungan sebulan, begitu juga sebaliknya," ucapnya.
Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total nilai utang pemerintah pusat sampai Desember 2016 mencapai Rp 3.466,96 triliun. Realisasi utang ini melonjak Rp 301,83 triliun dibanding periode 2015 sebesar Rp 3.165,13 triliun.
DIDIT HARIYADI
