TEMPO.CO, Majalengka - Penanggung jawab proyek Bandar Udara Internasional Jawa Barat, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) optimistis proyek bandara di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat bisa selesai tepat waktu. Progres proyek, menurut Direktur Utama BIJB Virda Dimas Eka Putra telah mencapai 30 persen.
"Untuk pembangunan sisi darat, pembangunan berjalan lancar dan sesuai rencana," kata dia di lokasi proyek, Senin, 13 Februari 2017. Sehingga, dia menambahkan, target operasi bandara pada Maret 2018 masih mungkin terkejar.
Baca : Jasa Raharja Naikkan Santunan Kecelakaan Dua Kali Lipat
Virda menyatakan, aneka kendala seperti pengadaan lahan yang sempat terhambat penolakan masyarakat Kecamatan Kertajati sudah bisa diselesaikan. Begitu juga dengan soal pendanaan. Dia yakin, penjualan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) untuk ekuitas proyek bisa mendatangkan dana yang dibutuhkan.
Baca : Seleksi Mitra Kilang Bontang Akhir Februari
Proyek Bandara Internasional Jawa Barat senilai Rp 2,1 triliun ini dibagi ke dalam dua jenis pekerjaan. Untuk pekerjaan di sisi darat yang mencakup pembangunan infrastruktur, terminal penumpang dan kargo, serta akses bandara menjadi tanggung jawab BIJB yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca : Bensin Oplosan Pemicu Perselisihan di Pertamina
Untuk pekerjaan sisi darat ini, dana yang dibutuhkan mencapai Rp 1,47 triliun. Sebanyak 51 persen dari nilai tersebut, atau Rp 750 miliar, bersumber dari APBD Jawa Barat. "Tidak harus berupa uang tunai, modal itu juga bisa dalam bentuk aset tanah di lokasi proyek yang dibebaskan pemerintah daerah."
Untuk sisanya, BIJB mengandalkan investasi melalui skema RDPT yang nilai bukunya diproyeksikan bisa mencapai Rp 730 miliar. Salah satu investor yang berminat membeli reksa dana ini adalah BPJS Ketenagakerjaan, kendati BUMN tersebut belum membuat keputusan.
"Diperkirakan dana RDPT bisa cair April mendatang," ujar Direktur Keuangan BIJB M. Singgih. Adapun, dia menambahkan, untuk sisa ekuitas akan diperoleh dari pinjaman. Dia mengklaim, Bank Mandiri sudah menyatakan kesanggupan memberi pinjaman. "Tinggal finalisasi."
Untuk persoalan lahan, saat ini BIJB telah menguasai 1.000 hektare tanah dari kebutuhan total seluas 1.800 Ha. "Masih diusahakan pemerintah Jawa Barat, harusnya tahun ini selesai." Sisa 800 Ha tanah yang masih milik warga ini berada di area yang akan menjadi perimeter bandara. "Jadi tinggal area luar, kalau untuk seluruh infrastruktur sudah aman."
Berdasarkan pantauan Tempo di lokasi proyek, saat ini pembangunan fisik sudah terlihat. Rangka bangunan menara kontrol lalu lintas pesawat dan terminal penumpang sudah berdiri. Sebagian pondasi jalan layang untuk akses terminal pun sudah tegak.
Begitu juga dengan landasan pacu sepanjang 2.500 meter dan lebar 60 meter, plus sebagian jalur taxi dan apron pesawat juga sudah dibangun. Namun memang area pagar luar bandara masih terpotong-potong lahan milik warga sekitar.
Sembari menunggu penyelesaian pendanaan dan pengadaan lahan, BIJB terus-menerus menjalin kerja sama dengan perusahaan lain untuk melengkapi fasilitas bandara. BIJB, yang dalam peraturan daerahnya dirancang menjadi operator bandara, akan menggandeng Angkasa Pura II.
"Skemanya kontrak manajemen, AP II ibaratnya jadi mentor untuk BIJB dalam pengelolaan bandara," kata Direktur Bisnis dan Investasi PT BIJB Erwin Syahputra. Angkasa Pura, ujarnya, direncanakan membantu pengelolaan selama lima tahun sejak bandara beroperasi.
Sedangkan untuk ground handling dan layanan bandara, BIJB menggandeng PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Gapura Angkasa. "Sudah ditandatangani MoU-nya."
Terkait maskapai yang akan mengisi slot penebangan di bandara ini, Virda menyatakan, beberapa maskapai sudah menyatakan minat. "Citilink, Sriwijaya, Kalstar, dan penyedia pesawat carter NAC sudah mau." Berikutnya, kata dia, maskapai Garuda Indonesia, Cathay Pacific, dan AirAsia menyusul.
PRAGA UTAMA
