Tuntaskan Sertifikasi Tanah, Ini Daftar Rencana Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembukaan paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim COP 22 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (tengah) di Marakesh, Maroko. Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Pembukaan paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim COP 22 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (tengah) di Marakesh, Maroko. Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memasang target program sertifikasi tanah tuntas dalam 10 tahun. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Muhammad Noor Marzuki, mengatakan saat ini baru sekitar 20 juta bidang lahan dari 45,5 juta luas total bidang tanah yang telah masuk pendataan melalui sertifikasi.“Target 2025 tuntas semua,” ujar dia kepada Tempo, Kamis 9 Januari 2017.

    Baca : Ini Kriteria Tanah yang Dibidik Pajak Progresif

    Penuntasan target sertifikasi puluhan juta bidang tanah itu juga akan mendatangkan penerimaan negara bukan pajak untuk kas negara. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil fokus menggarap program ini dalam jangka pendek dan selanjutnya menyelesaikan pembahasan pajak progresif tanah.

    Baca : Pengembang Protes Rencana Pajak Progresif Tanah

    Sertifikasi tanah merupakan bagian dari penyempurnaan basis data pemilik lahan. Selain itu penyempurnaan basis data dilakukan dengan memasukkan data tambahan pemilik lahan dalam program amnesti pajak. Pemerintah mencatat luas lahan sebanyak 45,5 juta bidang tanah (56,9 juta hektare).

    Baca : BPN: Pajak Progresif Lahan Tak Hambat Investasi

    Dari jumlah tersebut, lahan yang telah tersertifikasi, 20 juta bidang tanah (sekitar 25 juta hektare). Sedangkan yang belum tersertifikasi mencapai 25,5 juta bidang tanah (sekitar 31,9 juta hektare)

    Berikut alur waktu dan tahapan sertifikasi tanah

    2016: 1 juta bidang tanah

    2017: 5 juta bidang tanah

    2018: 7 juta bidang tanah

    2019: 9 juta bidang tanah

    2020: 10 juta bidang tanah

    2021: 10 juta bidang tanah

    2022: 10 juta bidang tanah

    2023: 10 juta bidang tanah

    2024: 10 juta bidang tanah

    2025: 10 juta bidang tanah

    ANDI IBNU | sumber: Kementerian Agraria


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.