Proyek Listrik Mangkrak Terancam Kena Denda  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Ignasius Jonan (kedua kanan) didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kedua kiri) dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang (tengah) mengecek gardu listrik tegangan tinggi di PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat, 24 Desember 2016. ANTARA FOTO

    Menteri ESDM Ignasius Jonan (kedua kanan) didampingi Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kedua kiri) dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang (tengah) mengecek gardu listrik tegangan tinggi di PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali di Gandul, Depok, Jawa Barat, 24 Desember 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman berharap Peraturan Menteri Energi Nomor 10 Tahun 2017 dapat mengatasi proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Dia menyatakan semua proyek pembangkit listrik diharapkan berjalan tepat waktu. 

    "Kalau kami sih prinsipnya semua proyek diharapkan berjalan tepat waktu," kata Jarman saat ditemui di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Februari 2017. 

    Baca: Putusan MK Soal Listrik, Jokowi: Tetap Perlu Peran Swasta

    Jarman menuturkan, karena itulah pihaknya mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Nomor 10 Tahun 2017. Permen itu mengatur tentang pokok-pokok dalam perjanjian jual-beli listrik. Dia berharap, dengan adanya aturan ini, tak ada lagi proyek pembangkit listrik yang mangkrak.

    Di dalam Permen tersebut diatur mekanisme denda ketika perusahaan pembangkit listrik swasta mengalami keterlambatan ketika menyelesaikan proyek pembangkit listrik. Hal ini akan tertuang dalam perjanjian jual-beli listrik, atau lebih dikenal dengan power purchase agreement.

    Baca: KPK Tunggu Laporan 34 Proyek Listrik Mangkrak

    Jarman menuturkan, terhadap perusahaan pembangkit listrik swasta yang mengalami kemunduran dalam commercial on date (COD) bisa dikenakan denda. Kalaupun terus terjadi kemunduran dalam COD, bisa diambil alih. "Kalau mundur terus ya diambil alih, karena dia sudah habis uangnya."

    Dalam kunjungan ke Maluku, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Waai. PLTU yang mangkrak ini memiliki kapasitas 30 megawatt. Proyek ini ditandatangani pada 2010 dan diketahui mulai mengalami masalah sejak awal 2014.

    Ketika dimintai pendapatnya tentang ini, Jarman menjawab kalau mungkin saja PLTU tersebut salah desain. Sebab, PLTU tersebut memakai bahan bakar batu bara ketimbang panas bumi, padahal, menurut Presiden, potensi panas bumi di sana cukup besar.

    Jarman menjelaskan, dalam kebijakan Rencana Umum Energi Nasional sudah disebutkan kalau potensi energi setempat harus didahulukan. "Kalau adanya panas bumi, ya panas bumi, sumber energi yang ada harus dimaksimalkan."

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.