Dua Ini Penyebab Chappy Hakim Kesal dan Bentak Anggota DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo memberikan keterangan pers usai mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat radat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017. Tempo/Fajar Pebrianto

    Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo memberikan keterangan pers usai mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat radat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhtar Tompo mendapat tindakan kasar dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim. Perlakuan kasar itu dialami Mukhtar usai Komisi VII  menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan tambang Indonesia Kamis 9 Februari 2017.

    Perlakuan kasar dari Chappy diduga berawal dari cuitan Mukhtar di akun Twitter-nya @MukhtarTompo. Dari pantauan akun Twitter @MukhtarTompo, ada dua cuitan yang menyinggung masalah Freeport Indonesia. “Penjelasan Dirut PT. Freeport Indonesia di Komisi VII DPR hari ini menegaskan tdk akan bangun smelter jk kontrak tdk di perpanjang, Lucuuu,” kata Mukhtar dalam cuitannya, Rabu, 7 Desember 2016.

    Baca Juga:Bentak Anggota DPR, Chappy Hakim Disebut Barbar 

    Dari situs DPR, pada Rabu, 7 Desember 2016 tercatat memang ada agenda rapat dengar pendapat antara Komisi VII dan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan rapat dengar pendapat umum dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia serta PT Petrokimia Gresik. Rapat tersebut bersifat terbuka dimulai pada pukul 10.00 hingga 13.15 WIB. Rapat juga dihadiri oleh Chappy Hakim dengan agenda membahas kepastian pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik.

    Dalam rapat tersebut, ada dua kesimpulan yang dicatat. Salah satunya adalah yaitu Komisi VII mendesak Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk tidak memberikan rekomendasi izin ekspor kepada PT Freeport Indonesia setelah 12 Januari 2017 apabila Freeport Indonesia tidak melaksanakan komitmen pembangunan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Pada hari yang sama Mukhtar pun men-Twitt soal Freeport Indonesia. “Freeport melanggar UU No. 4 2009 Pasal 103 dan 170, komitmen bangun smelter hanya sandiwara. Dibuat spt sinetron yg berseri..,” kata dia.

    Simak: Freeport Klaim IUPK Sementara Membuat Nyaman Investor
               Menko Darmin Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

    Sementara itu, seusai rapat dengar pendapat hari ini, Mukhtar mengatakan Chappy Hakim menunjuk dirinya dengan kasar ke arah dada sambil membentak dengan suara keras. Ia menilai mungkin pernyataannya di Twitter beberapa waktu lalu mengenai pembangunan smelter itulah yang membuat Chappy marah. Ia menambahkan Freeport sepertinya tidak ada niat untuk membangun smelter karena terus menunda. Bahkan Freeport dinilai justru meminta izin untuk mengekspor konsentrat.

    Ketua Komisi VII DPR Gur Irawan Pasaribu membenarkan pertanyaan Mukhtar dalam rapat hari ini mengenai pembangunan smelter di Gresik yang diduga menjadi penyebab kekesalan Chappy. Ia menuturkan pada saat rapat dengar pendapat, Mukhtar bertanya soal mengapa laporan yang disampaikan Freeport tidak sesuai dengan kunjungan dari Komisi VII ke Gresik sekitar 4 bulan yang lalu.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.