Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan Migas dari Chevron

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Chevron. REUTERS/Mike Blake
Chevron. REUTERS/Mike Blake
Iklan

TEMPO.CO, Penajam - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berminat mengambil alih pengelolaan minyak dan gas Chevron Indonesia Company di Terminal Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, setelah kontrak kerja perusahaan asal Amerika Serikat itu berakhir pada 2018.

"Dengan berakhirnya kontrak kerja Chevron itu pemerintah kabupaten berminat mengambil alih pengelolaan minyak dan gas di Terminal Lawe-Lawe," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekkab Penajam Paser Utara, Ahmad Usman di Penajam, Kamis, 9 Februari 2017.

Baca : Pemerintah Cina Hentikan Pembangunan Real Estate Korsel

Menurut Ahmad, Pemkab Penajam Paser Utara akan membentuk perusahaan daerah yang akan mengelola minyak dan gas di Terminal Lawe-Lawe yang selama ini dikelola Chevron. Langkah itu sebegai persiapan sebelum akuisisi dilakukan. “Kami akan menerbitkan peraturan daerah sebagai payung hukum yang mengatur perusahaan itu," jelasnya.

Menurut Usman, Pemkab Penajam Paser Utara serius berminat mengelola lapangan minyak dan gas di Terminal Lawe-Lawe dan telah memasukkan rancangan peraturan daerah terkait perusahaan pengelolanya dalam Program Legalisasi Daerah 2017. "Raperda itu telah diajukan ke Badan Legislasi DPRD untuk dibahas tahun ini," tambahnya.

Ahmad menjelaskan Pemkab Penajam Paser Utara memiliki pengalaman dalam pengelolaan minyak dan gas melalui pengembangan pengelolaan gas yang dilakukan Perusahaan Daerah Benuo Taka. Selain itu, Pemkab juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan PT Pertamina terkait rencana untuk mengambil alih pengelolaan minyak dan gas di Terminal Lawe-Lawe itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca : Komisaris Pertamina Tegaskan Belum Ajukan Nama Calon Direktur Utama

"Sumur-sumur yang dikelola Chevron masih potensial, jadi diperjuangkan agar pengelolaannya dilakukan pemerintah kabupaten. Kendati perusda eksplorasi gas dalam skala kecil, tapi pemerintah kabupaten sudah memiliki pengalaman," ucapnya.

Bagian Hukum Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara membenarkan raperda pembentukan perusahaan pengelola Terminal Lawe-Lawe yang masuk dalam Blok Wailawe di wilayah Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, telah masuk Prolegda 2017.

Selain itu, Pemkab Penajam Paser Utara juga mengajukan Raperda pembentukan perusahaan yang akan mengelola Blok Pandawa yang berlokasi di wilayah perairan Kecamatan Waru.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bank Tanah Ultimatum Warga di IKN, KPA: Praktik Ala Pemerintah Kolonial Belanda

30 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bank Tanah Ultimatum Warga di IKN, KPA: Praktik Ala Pemerintah Kolonial Belanda

KPA menganggap praktik perampasan tanah ala zaman kolonial Belanda terulang di area IKN. Hak lahan warga mulai disedot oleh Badan Bank Tanah.


Deretan Masyarakat Adat yang Terkena Penggusuran Oleh Otorita IKN

33 hari lalu

Kepala Suku Balik, Sibukdin mengunjungi kompleks pemakaman sukunya di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Puluhan warga adat Suku Balik di kelurahan Sepaku Lama menolak rencana penggusuran rumah mereka yang berada di dekat proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. REUTERS/Willy Kurniawan
Deretan Masyarakat Adat yang Terkena Penggusuran Oleh Otorita IKN

Otorita IKN melayangkan surat kepada warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur. Surat itu menjelaskan, rumah warga Pemaluan harus segera dibongkar karena tidak sesuai dengan ketentuan Tata Ruang Wilayah Pembangunan IKN


Friday English Fun, Cara Otorita Memancing Minat Bahasa Inggris Siswa di IKN

39 hari lalu

Suasana program Friday English Fun yang diadakan Otorita IKN di Sepaku, Kalimantan Timur (Dok. OIKN)
Friday English Fun, Cara Otorita Memancing Minat Bahasa Inggris Siswa di IKN

Otorita IKN menggenjot minat bahasa inggris siswa di area IKN melalui program rutin di hari Jumat.


Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

56 hari lalu

Uji coba penggunaan bakar bakar gas alam cair (LNG) untuk truk pengangkut bahan bakar gas (BBG). (Foto: ANTARA/HO-PT PGN Tbk)
Kemenperin Tegaskan Perluasan Industri Penerima Harga Gas Khusus Tak Bebani Industri Migas

Kemenperin menbantah Kementerian ESDM terkait perluasan harga gas khusus industri yang dinilai membebani industri migas.


Dorongan Budidaya Bambu untuk Masyarakat Sekitar IKN

29 Januari 2024

Penanaman bambu di hulu dan sepanjang sempadan merupakan solusi tepat untuk mencegah potensi banjir dan tanah longsor.
Dorongan Budidaya Bambu untuk Masyarakat Sekitar IKN

Masyarakat di kawasan ring IKN diajak membudidayakan bambu, tanaman multiguna untuk berbagai sektor ekonomi.


SD dan SMP di Wilayah ini Terapkan Presensi Daring, Wali Murid Bisa Ikut Pantau

17 Januari 2024

Ilustrasi siswa yang akan memulai kegiatan belajar mengajar. (Foto: Dok. Kemdikbud)
SD dan SMP di Wilayah ini Terapkan Presensi Daring, Wali Murid Bisa Ikut Pantau

Sistem presensi daring ini mulai diterapkan di seluruh sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di daerah ini tahun ini.


Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

3 Januari 2023

Polisi melintas didepan barang bukti truk tangki pengangkut Bahan Bahan Minyak (BBM) Industri saat ungkap kasus tindak pidana migas di Polda Sumatera Selatan, Palembang, Selasa 22 Maret 2022. Polda Sumatera Selatan bersama BPH Migas mengamankan barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) solar oplosan sebanyak 108 ton, enam truk tangki pengangkut solar Industri dan barang bukti lainnya serta  menangkap enam orang tersangka yang merupakan pekerja yang melakukan pengoplosan solar industri dicampur minyak mentah ilegal. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Penyalahgunaan BBM Selama 2022 1,4 Juta Liter, BPH Migas: Dominan Solar

BPH Migas bersama Polri mengungkap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM sebanyak 1,4 juta liter sepanjang tahun 2022.


Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

3 Desember 2022

Sebuah mobil keluar dari gerbang pusat Persemaian Mentawir di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 18 Agustus 2022. Pembangunan pusat persemaian bibit tanaman di lahan seluas 120 hektare tersebut dapat memproduksi hingga 15 juta bibit benih pohon dalam satu tahun yang difungsikan untuk program rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

Pemerintah menyiapkan tanah seluas 9.000 hektare di Kawasan Industri Buluminung, kompleks IKN, untuk investasi.


Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

24 November 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melakukan konferensi pers acara pameran bertajuk PLN Local Content Movement for The Nation (Locomotion) 2022, Jakarta Pusat, Rabu, 23 November 2022. TEMPO/Nabila Nurshafira
Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.


Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

23 November 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di sela Pertemuan Tahunan IMF- WB di Washington DC, AS, Selasa (11/10/2022) waktu setempat. ANTARA/Satyagraha
Sri Mulyani Optimalkan Kebijakan Fiskal untuk Dorong Industri Hulu Migas

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan pertumbuhan industri migas.