Ini Kriteria Tanah yang Dibidik Pajak Progresif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembukaan paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim COP 22 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (tengah) di Marakesh, Maroko. Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Pembukaan paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim COP 22 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (tengah) di Marakesh, Maroko. Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    TEMPO.CO, Jakarta - Minimnya legalisasi dan pendataan atas lahan membuat tanah menjadi komoditas yang dipermainkan para spekulan. Dampaknya, semakin hari, harga kian melangit, terutama di kawasan yang akan dibangun proyek. Pemerintah pun berencana menerapkan pajak progresif atas kepemilikan lahan.

    Baca: Perangi Spekulan, Lahan Menganggur Dipajak Progresif

    “Intinya, kalau spekulan bisa untung 500 persen, kita pajaki 400 persen,” kata Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, kepada Tempo, Rabu, 8 Februari 2017.

    Menurut dia, pemerintah sedang menimbang-nimbang instrumen pajak yang akan diterapkan. Pilihannya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. “Belum final,” ucapnya.

    Baca: Ini Alasan Penanganan Pajak Tanah dengan

    Sasaran pajak progresif adalah tanah kepemilikan perorangan yang tiba-tiba diborong, biasanya berlokasi di sekitar proyek. Selain itu, tanah didiamkan dalam waktu yang lama tanpa tujuan yang jelas serta tanah yang tak mendukung pembangunan negara. Saat ini, sekitar 31,9 juta hektare tanah belum tersertifikasi atau dikategorikan lahan menganggur.

    KHAIRUL ANAM | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.