Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penjualan Rumah Tapak Diprediksi Tumbuh 20 Persen

image-gnews
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku bisnis properti di Jabar memprediksi penjualan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun ini akan tumbuh sebesar 20 persen. Alasannya, kebutuhan rumah untuk segmen tersebut masih luas.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Irfan Firmansyah mengatakan, pelaku bisnis kian antusias setelah melihat adanya keseriusan pemerintah melalui sejumlah perjanjian dengan sejumlah pihak dan industri terkait MBR.

"Tahun ini FLPP bisa bergerak lebih cepat. Sejumlah akad juga sudah terjadi sejak awal tahun. Berbeda dengan tahun lalu yang lebih lambat, baru mulai di bulan ketiga. Sehingga harapannya dengan start lebih awal capaiannya juga lebih baik dibandingkan 2016,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin, 6 Februari 2017.

Menurut  Irfan Firmansyah, apabila dibandingkan dengan 2016 secara keseluruhan kinerja sektor properti pada 2017 diprediksi akan lebih menggeliat. Apalagi pada tahun lalu sektor tersebut cenderung stagnan karena terimbas kondisi perekonomian. Meski diakuinya, pelaku properti sempat berharap banyak saat digulirkannya sejumlah kebijakan pemerintah.

Awalnya, para pelaku bisnis perumahan berharap tax amnesty dan sejumlah kebijakan lainnya yang mendukung ikut menggerakan penjualan. Kenyataannya, program tersebut membutuhkan waktu, dana repatriasi juga baru masuk ke perbankan di akhir tahun. "Pada semester I ini kami berharap dana repatriasi tersebut sudah mulai turun sehingga bisa mendorong," ujarnya.

Meski begitu, dirinya perlu realistis dan menganggap semua segmen belum tumbuh. Segmen yang paling kinclong kinerjanya diperkirakan adalah hunian menengah kebawah atau setara dengan harga kurang dari Rp 600 juta.

Kondisi itu tak terlepas dari kondisi daya beli masyarakat yang masih terpengaruh dengan kondisi perekonomian sebelumnya. Ditambah lagi mengacu pada kondisi 2016, hunian untuk segmen menengah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Sebanyak 2.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bandung diketahui belum memiliki hunian. Untuk itu, pemda setempat mengaku telah menyediakan lahan 100 hektare untuk pembangunan perumahan bagi warga yang belum mendapatkan hunian layak tersebut.

Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan, beberapa waktu lalu, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menemuinya dan meminta disediakan lahan untuk pembangunan perumahan. Pemerintah pusat sendiri memandang, masih tingginya angka backlog telah menjadi alasan pembangunan perumahan yang direncakan bagi kalangan luas itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Utusan Kementerian PU Pera meminta kepada daerah lahan di Cicalengka seluas 100 hektar untuk dibangunkan perumahan dan kami persilahkan bahkan kami mendukung," katanya.

Mengenai masih adanya PNS yang belum memiliki hunian itu, Dadang justru mengaku lega karena jumlahnya sedikit dari total pegawai pada Januari 2016 mencapai 20.581 orang dengan 64,81 persen atau sebanyak 13.338 orang merupakan tenaga pendidik, selebihnya sebesar 4,87 persen atau 1.002 orang adalah tenaga medis.

Sedangkan jabatan fungsional profesional sebanyak 697 orang atau 3,39 persen, jabatan fungsional umum sebanyak 4.126 orang atau 20,04 persen serta jabatan struktural sebanyak 1.418 orang atau sekitar 6 persen.

Selain mendukung pembangunan perumahan di kawasan timur, orang nomor satu di Kab Bandung ini meminta para pengembang menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selama ini, kesadaran pengembang perumahan klaster cendrung mengabaikan konsep hunian berimbang.

Penyediaan rumah MBR merupakan kewajiban bagi semua pengembang terlebih ada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berimbang.

"Makanya, saya pun wajibkan kepada pengembang perumahan elit untuk menyediakan rumah tipe MBR. Artinya, mereka yang berpenghasilan rendah agar diakomodir di setiap perumahan yang ada di Kab Bandung," ujarnya.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

7 jam lalu

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini. Foto: Canva
Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini.


Pemkab Bandung Raih 5 Penghargaan Top Bussiness 2024

7 hari lalu

Pemkab Bandung Raih 5 Penghargaan Top Bussiness 2024

Top BUMD Awards adalah kegiatan corporate rating atau pemberian penghargaan kepada BUMD-BUMD terbaik se-Indonesia


Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

8 hari lalu

Nixon Napitupulu. Instagram BTN
Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

BTN mengklaim memperoleh laba pada 2023 sebesar Rp 3,5 triliun dari kehati-hatian penyaluran kredit cost of credit.


Bupati Bandung Kembali Raih Penghargaan dari Kementerian PAN-RB

14 hari lalu

Bupati Bandung Kembali Raih Penghargaan dari Kementerian PAN-RB

Kabupaten Bandung merekrut lebih banyak PNS untuk memenuhi kebutuhan lima rumah sakit baru.


Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

15 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.


Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

17 hari lalu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Dok. SMF
Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. atau SMF Indonesia membuka lowongan kerja pada bulan ini.


Bupati Bandung Laksanakan Ground Breaking RSUD Bedas Pacira

20 hari lalu

Bupati Bandung Laksanakan Ground Breaking RSUD Bedas Pacira

Ground breaking RSUD Bedas Pacira ini adalah yang kelima, setelah empat rumah sakit lainnya telah diresmikan.


Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan PKB Jadi 'Penguasa Baru' Kabupaten Bandung

22 hari lalu

Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan PKB Jadi 'Penguasa Baru' Kabupaten Bandung

Suara PKB mendominasi untuk DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Bandung.


Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

25 hari lalu

Peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN) di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (3/3/2024). ANTARA/HO-BTN
Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

Erick Thohir berharap BTN bisa turut membangun ekosistem pembangunan perumahan yang solutif untuk membantu mengatasi backlog perumahan.


Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

29 hari lalu

Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).