Pembebasan Lahan Belum Rampung, Pendanaan Kereta Cepat Seret  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. AP/Dita Alangkara

    Presiden Jokowi (tengah) meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. AP/Dita Alangkara

    TEMPO.COJakarta - Pencairan dana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung masih seret lantaran pembebasan lahan untuk proyek ini belum rampung. Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) Antonius Kosasih mengatakan pemerintah Cina, selaku pemberi pinjaman, mensyaratkan lahan untuk proyek ini bebas 100 persen sebelum perjanjian pinjaman US$ 5,2 miliar (Rp 69,4 triliun) diteken. 

    Padahal, kata Anton, pembebasan 10 persen lahan yang tersisa membutuhkan dana cukup besar. “Kebutuhan dananya Rp 2 triliun,” ujar dia di kantornya, Selasa, 31 Januari 2017.

    Menurut Anton, klausul dalam perjanjian pinjaman antara PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dan China Development Bank (CDB) sudah clear. Tapi CDB meminta seluruh lahan harus dibebaskan, sebelum 75 persen dari kredit mengucur. 

    Baca: Pemerintah Siapkan Lelang Tiga Tol Senilai Rp 27 Triliun

    Untuk menalangi dana pembebasan lahan, empat perusahaan pelat merah anggota konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) akan menambah setoran modal. PSBI yang terdiri atas WIKA, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) memegang 60 persen saham KCIC. Adapun sisanya dimiliki perusahaan asal Cina. 

    Perusahaan-perusahaan ini, kata Anton, juga sudah bersepakat menyetor modal tambahan. “Nanti cair bersamaan pada Februari,” katanya. 

    Sebelum KCIC dan CDB meneken loan agreement, WIKA akan mengandalkan kas perusahaan (pre-financing) untuk memulai pembangunan konstruksi. Salah satunya berupa pembersihan lahan di Walini, Bandung Barat. Anton mengatakan jatah pre-financing dibatasi 5 persen dari nilai proyek yang mereka kerjakan.

    Kendati telah mendapatkan 30 persen pekerjaan, Anton mengakui WIKA masih mengincar potensi kontrak lain dalam proyek kereta cepat. Melalui PT WIKA Beton, Perseroan mengincar kontrak Rp 3 triliun. WIKA pun ditunjuk sebagai kontraktor pekerjaan sipil proyek ini. 

    Melalui konsorsium High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC), WIKA kebagian 30 persen pekerjaan senilai US$ 1,29 miliar (Rp 15,8 triliun). Sisanya untuk perusahaan Cina.

    Baca: Aksi Emiten: WIKA Kantongi Kontrak Baru, SOCI Tambah Armada

    Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan dan representatif HRSCC sudah meneken letter of agreement proyek senilai US$ 4,302 miliar. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melambungkan nilai kontrak baru WIKA.

    Pada 2014-2015, WIKA hanya membukukan kontrak baru Rp 17 triliun dan Rp 25 triliun. Namun, pada 2016, nilainya melesat menjadi Rp 54,763 triliun, dan 28 persen berasal dari proyek kereta cepat. 

    Saat ditemui pada bulan lalu, Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo mengatakan lahan yang belum dikuasai KCIC berupa kawasan industri di Karawang-Purwakarta. Lahan itu belum bisa dibeli karena mahal. Negosiasinya pun buntu.

    KHAIRUL ANAM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.