Tekan Kesenjangan Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Program  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),saat pengarahan Tax Amnesty di Istana Negara, 28 Juli 2016. Terlihat di belakang, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),saat pengarahan Tax Amnesty di Istana Negara, 28 Juli 2016. Terlihat di belakang, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Bogor - Pemerataan dan upaya menekan kesenjangan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam dua bulan terakhir, Jokowi telah memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membuat rencana strategis untuk meningkatkan pemerataan ekonomi.

    Setelah menggelar rapat terbatas tentang kebijakan ekonomi berkeadilan, Darmin menyebutkan ada 10 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. "Ini tidak harus dilaksanakan sekaligus. Bisa kami pilih beberapa dulu," katanya di Istana Bogor, Selasa, 31 Januari 2017.

    Baca: Bulog Berharap Tahun Ini Tak Ada Impor Beras

    Ke-10 kebijakan itu, di antaranya reformasi agraria, penyediaan lahan untuk pertanian, perkebunan. Lalu, perumahan untuk warga miskin perkotaan, rumput laut untuk nelayan, pengembangan UMKM. Kemudian, pengaturan pedagang tradisional dengan toko retail, pelatihan vokasional, dan penerapan pajak progresif bagi pemilik tanah lebih dari satu lahan. Terakhir, pengeluaran APBN untuk program padat karya.

    Dalam hal reformasi agraria, misalnya, Darmin menjelaskan, kebijakan itu sebenarnya sudah diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Namun, realisasinya belum berjalan sistematis. Ke depan, pemerintah tidak hanya akan memberikan kesempatan yang sama kepada warga atau petani, melainkan pemberian modal.

    Pemberian modal tidak diberikan serampangan. Darmin menuturkan petani yang tidak punya lahan (lahannya kecil) saja yang akan diprioritaskan mendapatkan bantuan modal. Selain itu, pemberian modal akan diberikan kepada kelompok petani.

    Pemerintah, lanjut Darmin, sudah melakukan deregulasi dan fokus mengembangkan infrastruktur. Meski demikian, upaya menekan kesenjangan ekonomi perlu dilakukan.

    Simak: Inflasi Tahun Ini Diprediksi 4 Persen, Ini Penyebabnya

    Dalam pertemuan World Economic Forum, Darmin menyebutkan ketimpangan ekonomi sedang terjadi di dunia. Agar tidak makin melebar, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. "Pemerintah betul-betul mempersiapkan diri menghadapi semua itu (kesenjangan)," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.