Tekan Kesenjangan Ekonomi, Pemerintah Siapkan 10 Program  

Reporter

Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),saat pengarahan Tax Amnesty di Istana Negara, 28 Juli 2016. Terlihat di belakang, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menkopolhukam Wiranto. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Bogor - Pemerataan dan upaya menekan kesenjangan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam dua bulan terakhir, Jokowi telah memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membuat rencana strategis untuk meningkatkan pemerataan ekonomi.

Setelah menggelar rapat terbatas tentang kebijakan ekonomi berkeadilan, Darmin menyebutkan ada 10 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. "Ini tidak harus dilaksanakan sekaligus. Bisa kami pilih beberapa dulu," katanya di Istana Bogor, Selasa, 31 Januari 2017.

Baca: Bulog Berharap Tahun Ini Tak Ada Impor Beras

Ke-10 kebijakan itu, di antaranya reformasi agraria, penyediaan lahan untuk pertanian, perkebunan. Lalu, perumahan untuk warga miskin perkotaan, rumput laut untuk nelayan, pengembangan UMKM. Kemudian, pengaturan pedagang tradisional dengan toko retail, pelatihan vokasional, dan penerapan pajak progresif bagi pemilik tanah lebih dari satu lahan. Terakhir, pengeluaran APBN untuk program padat karya.

Dalam hal reformasi agraria, misalnya, Darmin menjelaskan, kebijakan itu sebenarnya sudah diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Namun, realisasinya belum berjalan sistematis. Ke depan, pemerintah tidak hanya akan memberikan kesempatan yang sama kepada warga atau petani, melainkan pemberian modal.

Pemberian modal tidak diberikan serampangan. Darmin menuturkan petani yang tidak punya lahan (lahannya kecil) saja yang akan diprioritaskan mendapatkan bantuan modal. Selain itu, pemberian modal akan diberikan kepada kelompok petani.

Pemerintah, lanjut Darmin, sudah melakukan deregulasi dan fokus mengembangkan infrastruktur. Meski demikian, upaya menekan kesenjangan ekonomi perlu dilakukan.

Simak: Inflasi Tahun Ini Diprediksi 4 Persen, Ini Penyebabnya

Dalam pertemuan World Economic Forum, Darmin menyebutkan ketimpangan ekonomi sedang terjadi di dunia. Agar tidak makin melebar, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. "Pemerintah betul-betul mempersiapkan diri menghadapi semua itu (kesenjangan)," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

ADITYA BUDIMAN






Airlangga Hartarto Yakin Indonesia Tak Terdampak Resesi Ekonomi 2023

34 hari lalu

Airlangga Hartarto Yakin Indonesia Tak Terdampak Resesi Ekonomi 2023

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ekonomi Indonesia masih sangat bagus. Dia optimistis Indonesia tak terdampak resesi ekonomi 2023.


Menko Airlangga Minta Tiap Desa Garap Sektor Potensial yang Bisa Sejahterakan Masyarakat

39 hari lalu

Menko Airlangga Minta Tiap Desa Garap Sektor Potensial yang Bisa Sejahterakan Masyarakat

Pemerintah mendorong sektor pariwisata, khususnya pengembangan desa wisata berdaya saing global.


IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

55 hari lalu

IMF Sebut Ekonomi Gelap, Ekonom Minta Pemerintah Antisipasi dengan Paket Kebijakan Ini

Di tengah proyeksi ekonomi gelap 2023 oleh IMF, pemerintah Indonesia dinilai harus segera mengeluarkan paket kebijakan antisipasi resesi ekonomi.


Menko Airlangga: Sejumlah Indikator pada Q2-2022 Bantu Penguatan Ekonomi

58 hari lalu

Menko Airlangga: Sejumlah Indikator pada Q2-2022 Bantu Penguatan Ekonomi

Tingkat resiliensi Indonesia cukup tinggi dan relatif lebih kuat. Namun harus waspada terhadap kenaikan inflasi.


Menko Airlangga Jelaskan Peran Indonesia Jaga Konektivitas dan Rantai Pasok Global

58 hari lalu

Menko Airlangga Jelaskan Peran Indonesia Jaga Konektivitas dan Rantai Pasok Global

Ada sejumlah langkah prioritas yang dijalankan untuk menjaga konektivitas logistik dan rantai pasok nasional.


Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

21 September 2022

Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

Pada 2018, terdapat 21 perusahaan importir garam mendapatkan kuota persetujuan impor garam industri dengan nilai sebesar Rp2,05 triliun.


Atap Ambruk Masjid Tanjak Senilai Rp 40 Miliar, Baru 3 Bulan Diresmikan Airlangga Hartarto

10 September 2022

Atap Ambruk Masjid Tanjak Senilai Rp 40 Miliar, Baru 3 Bulan Diresmikan Airlangga Hartarto

Pada 8 September 2022, plafon Masjid Tanjak di Batam ambruk. Padahal baru 3 bulan lalu diresmikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kok bisa?


Menko Airlangga Dijadwalkan Membuka GIIAS 2022 Pagi Ini

11 Agustus 2022

Menko Airlangga Dijadwalkan Membuka GIIAS 2022 Pagi Ini

Pameran otomotif GIIAS 2022 akan dihelat di ICE, BSD, Tangerang Selatan pada 11 hingga 21 Agustus 2022.


Airlangga: Kasus Covid-19 di Indonesia Lebih Baik Ketimbang Negara Lain

13 Juni 2022

Airlangga: Kasus Covid-19 di Indonesia Lebih Baik Ketimbang Negara Lain

Angka kasus harian Covid-19 di Indonesia saat ini 574.


Airlangga Pastikan Sudah Berhentikan Lin Che Wei sebagai Asisten

18 Mei 2022

Airlangga Pastikan Sudah Berhentikan Lin Che Wei sebagai Asisten

Airlangga tak merinci sejak kapan pihaknya memberhentikan Lin Che Wei.