TEMPO.CO, Bogor - Pemerataan dan upaya menekan kesenjangan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam dua bulan terakhir, Jokowi telah memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membuat rencana strategis untuk meningkatkan pemerataan ekonomi.
Setelah menggelar rapat terbatas tentang kebijakan ekonomi berkeadilan, Darmin menyebutkan ada 10 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. "Ini tidak harus dilaksanakan sekaligus. Bisa kami pilih beberapa dulu," katanya di Istana Bogor, Selasa, 31 Januari 2017.
Baca: Bulog Berharap Tahun Ini Tak Ada Impor Beras
Ke-10 kebijakan itu, di antaranya reformasi agraria, penyediaan lahan untuk pertanian, perkebunan. Lalu, perumahan untuk warga miskin perkotaan, rumput laut untuk nelayan, pengembangan UMKM. Kemudian, pengaturan pedagang tradisional dengan toko retail, pelatihan vokasional, dan penerapan pajak progresif bagi pemilik tanah lebih dari satu lahan. Terakhir, pengeluaran APBN untuk program padat karya.
Dalam hal reformasi agraria, misalnya, Darmin menjelaskan, kebijakan itu sebenarnya sudah diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Namun, realisasinya belum berjalan sistematis. Ke depan, pemerintah tidak hanya akan memberikan kesempatan yang sama kepada warga atau petani, melainkan pemberian modal.
Pemberian modal tidak diberikan serampangan. Darmin menuturkan petani yang tidak punya lahan (lahannya kecil) saja yang akan diprioritaskan mendapatkan bantuan modal. Selain itu, pemberian modal akan diberikan kepada kelompok petani.
Pemerintah, lanjut Darmin, sudah melakukan deregulasi dan fokus mengembangkan infrastruktur. Meski demikian, upaya menekan kesenjangan ekonomi perlu dilakukan.
Simak: Inflasi Tahun Ini Diprediksi 4 Persen, Ini Penyebabnya
Dalam pertemuan World Economic Forum, Darmin menyebutkan ketimpangan ekonomi sedang terjadi di dunia. Agar tidak makin melebar, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. "Pemerintah betul-betul mempersiapkan diri menghadapi semua itu (kesenjangan)," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
ADITYA BUDIMAN