TEMPO.CO, Jakarta - Sinergi antara PT PLN dan produsen listrik swasta diperlukan guna mengejar target pengadaan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) pada 2019. Menurut Ketua Pokja Pengkajian Energi Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia, Ali Ahmudi, sinergi ini sangat dubutuhkan.
"Jangan ada lagi stigma kontestasi antara PLN dan produsen listrik swasta," kata Ali Ahmudi saat diskusi bertema "Menyorot Kebijakan Pemerintah terhadap Pengembang Listrik Swasta dalam Proyek 35 Ribu Megawatt" di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017.
Ali Ahmudi mengatakan pada awal pencanangan memang sekitar 80 persen proyek pembangkit 35 ribu MW akan dibiayai anggaran negara. Namun faktanya saat ini lebih dari 60 persen proyek 35 ribu MW berasal dari swasta.
Oleh karena itu ,PLN seharusnya tidak menjadikan produsen listrik swasta (IPP) sebagai saingan, tetapi lebih kepada mitra usaha yang perlu bersinergi mengejar target proyek 35.000 MW.
Ali juga menyoroti inkonsistensi di kalangan regulator teknis yang sebenarnya menjadi pembantu Presiden Jokowi dalam mewujudkan target pemerintah. Hal itu terlihat saat Presiden Jokowi yang berupaya mengundang secara luas partisipasi swasta dalam mendukung program 35.000 MW.
Namun di sisi lain Kementerian ESDM dan PLN justru terkesan membatasi peran swasta dengan adanya regulasi denda bagi pembangkit listrik swasta serta tertundanya PPA pembangkit listrik Jawa I dan PPA pembangkit listrik untuk kawasan industri Kendal.
"Jadi kalau pemerintah mengharapkan swasta menjadi tulang punggung program kelistrikan nasional maka seharusnya pemerintah memberikan jalan tol ke swasta untuk merealisasikan hal itu," katanya.
Ali Ahmudi mengingatkan bahwa listrik merupakan infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, pemerataan industri yang berdampak lanjutan bagi penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Syamsir Abduh menyampaikan target pembangkit listrik sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) diantaranya terpenuhinya kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sebesar 115 gigawatt (GW) dan pada tahun 2030 sebesar 430 GW.
Sementara untuk program kelistrikan 35.000 MW, menurut Syamsir, tidak disebutkan secara eksplisit dalam KEN.
"Kebijakan nasional harus terintegrasi. Tugas IPP kan membangun pembangkit, tapi kalau transmisinya belum selesai, bagaimana? Itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan PLN. Leadership commitment sangat perlu," tandas Syamsir.
ANTARA
