Menteri Desa: Ada Dana Desa, Ekonomi Desa Tumbuh 12 Persen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2016. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang tentang desa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2016. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang tentang desa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan salah satu faktor utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah pertumbuhan ekonomi di pedesaan. 

    "Rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai 12 persen," kata Eko dalam rilisnya, Kamis, 26 Januari 2017. Menurut Eko, angka pertumbuhan ekonomi di pedesaan tidak terlepas dari dana desa yang dialokasikan secara langsung ke desa-desa. 

    Dengan adanya dana desa, menurut Eko, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016 pun meningkat pada triwulan III 2016, yakni mencapai 5,02 persen. Adapun dana desa pada 2015 mencapai Rp 20,8 triliun dan pada 2016 sebesar Rp 46,96 triliun.

    "Walaupun program dana desa masih baru dan masih ada kekurangan, dana desa mampu menunjukkan bahwa desa memiliki kontribusi cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ujar Eko.

    Eko menuturkan pemerintah terus berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah dan desa. Pada 2017, pemerintah memperbesar anggaran dana desa hingga Rp 60 triliun kepada 74.910 desa.

    Eko berharap dana desa tidak hanya menjadi sumber utama pembangunan desa, tapi juga menjadi stimulus. "Salah satunya dengan membentuk badan usaha milik desa agar desa lebih mandiri karena menghasilkan pendapatan untuk pembangunan."

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.