Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Donald Trump Dilantik, Perbaikan Indeks Daya Saing Mendesak  

image-gnews
Presiden Donald Trump memberikan pidatonya pada upacara peresmian dirinya menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45 di depan para undangan dan pendukungnya di Washington, AS, 20 Januari 2017. REUTERS
Presiden Donald Trump memberikan pidatonya pada upacara peresmian dirinya menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45 di depan para undangan dan pendukungnya di Washington, AS, 20 Januari 2017. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kehutanan, Nur Mahmudi Ismail, meminta pemerintah meningkatkan peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness Index. Menurut dia, hal tersebut sangat mendesak terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Saat ini, Menteri Kehutanan periode 1999-2001 tersebut berujar, ranking Indonesia dalam global competitiveness index menurun signifikan. Pada 2015, kata dia, Indonesia menempati peringkat ke-37 dari 140 negara. Namun, tahun lalu posisi Indonesia turun dan menempati peringkat ke-41 dari 138 negara.

“Kita perlu betul-betul meningkatkan global competitiveness index pada saat AS mulai sadar dan akan meningkatkan global competitiveness index mereka," kata Mahmudi yang juga Wali Kota Depok periode 2006-2016 itu dalam diskusi di Al Jazeerah Signature, Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2017.

Menurut Mahmudi, tanda adanya rencana peningkatan daya saing AS terlihat dari keinginan Trump untuk memproteksi perdagangan dengan memberlakukan tarif bea masuk hingga 35-45 untuk Cina dan Meksiko. Selain itu, Trump juga ingin meningkatkan upah minimum dan mengurangi pajak.

Dengan besarnya jumlah ekspor non minyak dan gas (migas) Indonesia yang begitu besar ke AS, menurut Mahmudi, daya saing mutlak diperlukan untuk menghadapi kebijakan proteksionisme Trump. "Supaya kita tetap bertahan, kita harus meningkatkan daya saing, terutama peningkatan kualitas tenaga kerja, kesehatan, dan penerapan teknologi."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie, Rony Mamur Bishry, sepakat dengan Mahmudi. Rony mengatakan, peningkatan daya saing diperlukan untuk menghadapi tantangan perekonomian di masa depan. "Daripada kita takut dengan Trump, kita siapkan diri kita sendiri saja," ujar Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia itu.

Tadi malam, Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Dalam kampanyenya, Trump selalu memberikan sinyal bahwa ia akan menerapkan kebijakan proteksionis. Selain itu, dia akan mengurangi pajak, menaikkan upah minimum, dan memulangkan imigran ilegal yang banyak tersebar di AS.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar Sebut Investasi RI Terkendala Pungli dan Birokrasi yang Ribet

24 Oktober 2023

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo (tengah) berbincang dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim (kanan) didampingi Chairman of Board of Governors Amcham Indonesia Douglas E. Ramage (kiri) saat menghadiri US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo menyampaikan delapan visi misinya seperti peluang investasi hingga penegakan hukum, agar investor nyaman menanamkan modalnya di Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ganjar Sebut Investasi RI Terkendala Pungli dan Birokrasi yang Ribet

Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut, investasi di Indonesia masih terkendala karena maraknya pungutan liar atau pungli dan birokrasi yang ribet.


Persilakan Kaesang dari Solo Maju Pilkada Depok, Elit Gerindra: Dulu Juga Ada dari Kediri

20 Juni 2023

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Persilakan Kaesang dari Solo Maju Pilkada Depok, Elit Gerindra: Dulu Juga Ada dari Kediri

Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Depok Nuroji menyatakan partainya masih fokus pada pilpres dan menganggap dukungan buat Kaesang hanya gimik


PKS Digdaya di Depok, Yusfitriadi: PDI Perjuangan Butuh Sosok seperti Kaesang Jokowi

30 Maret 2023

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono bulan madu di Swiss. Foto: Twitter/@shallhar
PKS Digdaya di Depok, Yusfitriadi: PDI Perjuangan Butuh Sosok seperti Kaesang Jokowi

Untuk menghentikan kedigdayaan PKS di Depok, PDI Perjuangan butuh sosok seperti Kaesang Pangarep


Alasan GP Center Dukung Kaesang ke Pilkada Depok, Mirip PKS Tarik Nur Mahmudi Ismail

29 Maret 2023

Ketua Harian DPP Ganjar Pranowo (GP) Center Thomas Djunianto menyebutkan alasan organisasinya mendorong Kaesang Pangarep maju di kontestasi Pilkada Depok 2024. Foto : Dokumen Pribadi
Alasan GP Center Dukung Kaesang ke Pilkada Depok, Mirip PKS Tarik Nur Mahmudi Ismail

Ketua Harian DPP GP Center Thomas Djunianto, menyatakan pihaknya mengirim postingan mendukung Kaesang Pangarep di Pilkada Depok 2024.


Para Koruptor Ini Mendadak Sakit Setelah Dicokok KPK: Lukas Enembe sampai Setya Novanto

13 Januari 2023

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, 12 November 2017. Kasus yang menimpa Ketua DPR ini menjadi perhatian karena Setya sempat menghilang saat akan dijemput penyidik KPK, lalu terlibat dalam kecelakaan. ANTARA
Para Koruptor Ini Mendadak Sakit Setelah Dicokok KPK: Lukas Enembe sampai Setya Novanto

Lukas Enembe tampil dengan kursi roda setalah KPK tetapkan tersangka. Sebelumnya, beberapa koruptor mendadak sakit usai dicokok KPK, ada Setya Novanto


Polisi Kirim Balik Berkas Korupsi Nur Mahmudi Ismail ke Jaksa

22 Oktober 2018

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dimintai keterangan oleh wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Politikus yang juga pernah menjadi Menteri Kehutanan itu disangka merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam proyek pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka dalam proyek yang dikerjakan sejak 2015 itu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polisi Kirim Balik Berkas Korupsi Nur Mahmudi Ismail ke Jaksa

Masa pencekalan terhadap Nur Mahmudi Ismail telah diperpanjang enam bulan.


Polisi Melengkapi Berkas Korupsi Nur Mahmudi Ismail dari Kejari

11 Oktober 2018

Ekspresi Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail saat berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Nur Mahmudi Ismail diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polisi Melengkapi Berkas Korupsi Nur Mahmudi Ismail dari Kejari

Kasubbag Humas Polresta Depok Ajun Komisaris Firdaus akan segera melengkapi berkas perkara dugaan korupsi bekas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.


Jaksa Minta Polisi Lengkapi Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail

9 Oktober 2018

Ekspresi Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail saat berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Nur Mahmudi Ismail diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jaksa Minta Polisi Lengkapi Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail

Jaksa telah mengembalikan berkas pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail ke polisi sejak pekan lalu. Alasannya ...


Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail Diserahkan ke Kejaksaan

24 September 2018

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dimintai keterangan oleh wartawan seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran jalan, di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Politikus PKS itu diperiksa selama 13 jam. TEMPO/M Taufan Rengganis
Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail Diserahkan ke Kejaksaan

Polisi telah merampungkan pemeriksaan terhadap Nur Mahmudi Ismail terkait dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Cimanggis, Kota Depok.


Korupsi Jalan Nangka, Nur Mahmudi Ismail Bantah Bantu Perizinan

14 September 2018

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail memasuki mobilnya seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran jalan, di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Pengacara Nur Mahmudi Ismail, Iim Abdul Halim menyampaikan polisi menyetujui pengajuan penangguhan penahanan untuk Mantan Wali Kota Depok dua periode itu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korupsi Jalan Nangka, Nur Mahmudi Ismail Bantah Bantu Perizinan

Kuasa hukum tersangka korupsi Jalan Nangka Nur Mahmudi Ismail membantah penyidik menanyakan kejanggalan perizinan pembangunan terhadap Cempaka Group