Menteri Perhubungan Tanggapi Kasus Emirsyah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. ANTARA

    Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

    "Saya menghargai dan mengikuti proses yang dilakukan KPK. Itu upaya dalam melakukan perbaikan bagi negara kita," ucap Menteri Budi saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Januari 2017.

    Baca : Analis : Pemberitaan Negatif Garuda, Investor Ambil Untung

    Budi berharap hal yang menimpa Emirsyah tidak mengganggu operasional PT Garuda Indonesia. Dia berharap perusahaan itu bisa tetap menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. "Karena peristiwa itu terjadi pada masa lalu."

    Jika kasus yang diduga dilakukan Emirsyah terbukti benar, ujar Budi, ke depan, Garuda Indonesia harus melakukan kegiatannya dengan hati-hati. Alasannya, Garuda Indonesia adalah flight carrier yang membawa nama bangsa Indonesia.

    Baca : Rolls-Royce Akui Menyuap di Enam Negara, Ini Rinciannya  

    Karena itu, Budi menginginkan Garuda Indonesia menjaga dirinya sendiri dalam melakukan kegiatan. "Garuda membawa nama bangsa dan mempunyai tanggung jawab bangsa," ujar Budi Karya.

    Emir ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap terkait dengan pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce.

    Emirsyah diduga menerima suap melalui perantara Soetikno Soedarjo dalam bentuk uang sebesar 1,2 juta euro dan US$ 180 ribu atau sekitar Rp 20 miliar. Ia juga diduga menerima suap dalam bentuk barang senilai US$ 2 juta. Barang-barang itu tersebar di Singapura dan Indonesia.

    DIKO OKTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.