Kadin : Debat Cagub DKI Jakarta Belum Jawab Masalah Ekonomi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melakukan swafoto seusai Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, 13 Januari 2017. ANTARA/M Agung Rajasa

    Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melakukan swafoto seusai Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, 13 Januari 2017. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubermur (cagub-cawagub) DKI Jakarta dinilai belum menjawab permasalahan ekonomi ibukota.  Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum KADIN DKI  Jakarta, Sarman Simanjorang menanggapi debat perdana cagub dan cawagub DKI Jakarta, Jumat, 13 Januari akhir pekan lalu.

    “Bagi kita pelaku usaha, visi dan misi yang disampaikan pasangan calon belum memuaskan,masih bersifat teoritis belum menyentuh akar permasalahan,”kata Sarman dalam pesan singkat yang diterima Bisnis.com, Ahad, 15 Januari 2017.

    Baca : Debat Kandidat, Anies: Panelis Harus Kritis, Jangan Monolog

    Menurut Sarman, pertanyaan terkait langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian merupakan pertanyaan mendasar untuk menjadi tolak ukur pasangan  calon dalam memahami perekonomian. Namun dia menyayangkan pertanyaan tersebut tidak dilontarkan oleh moderator.

    Sarman mengatakan pertumbuhan ekonomi Jakarta Tahun 2016, triwulan pertama 5,62 persen, kemudian triwulan II sebesar 5,86 persen dan triwulan ketiga turun menjadi 5,75 persen tidak jauh berbeda dengan angka pertumbuhan pada 2015. “Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak pernah lagi menembus angka 6 persen,” katanya.

    Baca : Kubu Agus-Sylvi Bandingkan Debat di TV dengan Sinetron India

    Selain itu, Jakarta adalah kota jasa, hampir 60 persen Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang melibatkan pelaku usaha. Sebagai kota jasa, Jakarta butuh kebijakan yang probisnis dan produnia usaha yang mendorong kreativitas para pelaku usaha untuk berkembang bukan ruang geraknya dibatasi atau dihambat.

    “Dalam debat tersebut  tidak terdengar apa yang harus dilakukan untuk menggerakkan 1,2 juta usaha yang ada di Jakarta yang merupakan aset besar Pemda DKI Jakarta untuk menggerakan pembangunan,” tambahnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.