Kepala Bappenas: Desentralisasi Ekonomi Belum Terasa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Brodjonegoro. antaranews.com

    Bambang Brodjonegoro. antaranews.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyebutkan kepala daerah yang inovatif selalu bisa mencari solusi dari masalah di tiap daerah meskipun anggarannya terbatas. “Kita sudah melakukan desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Yang masih belum terasa adalah desentralisasi ekonomi," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Bappenas, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2017.

    Bambang menyatakan, saat ini, tidak banyak daerah yang memiliki kebijakan ekonomi tersendiri. Kebanyakan pemerintah daerah, ucap dia, hanya mengikuti kebijakan daerah lain atau kebijakan pemerintah pusat. "Kita ingin memberikan apresiasi kepada daerah yang punya kebijakan ekonomi sendiri untuk membuat daerahnya tidak bergantung pada pusat."

    Dalam Seminar Nasional Pembangunan Inovatif yang digelar hari ini, Bambang mengaku sering dikunjungi kepala daerah. Sewaktu menjadi Menteri Keuangan pun, Bambang kerap didatangi kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. "Kepala daerah datang, isunya sama, anggaran kurang. Itu saat saya masih di Kementerian Keuangan," tuturnya.

    Sedangkan ketika menjabat di Bappenas, Bambang menyebutkan para kepala daerah yang datang biasanya meminta proyek tertentu diadakan di daerah tersebut. “Kalau di Bappenas, 'Kalau bisa, ada proyek ini di daerah saya'. Intinya, berharap ada alokasi kegiatan dari APBN di daerahnya.”

    Menurut Bambang, sah-sah saja kepala daerah meminta hal tersebut kepadanya karena harus berjuang memperbaiki kondisi daerahnya. "Tapi banyak juga kepala daerah yang tidak datang. Bukan karena merasa tidak butuh pemerintah, tapi justru kepala daerah yang banyak dipuji inovasinya," katanya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.