Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ARLI: Pemerintah Harus Perhatikan Petani Rumput Laut  

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Du orang petani menjemur rumput laut yang habis di panen di Desa Rappoa kabupaten Bantaeng, Sulsel, 29 Maret 2015. Petani rumput laut mengeluhkan naiknya harga BBM membuat  harga rumput laut menurun dari Rp 9. 000/kg menjadi Rp 6.000/kg. TEMPO/Iqbal Lubis
Du orang petani menjemur rumput laut yang habis di panen di Desa Rappoa kabupaten Bantaeng, Sulsel, 29 Maret 2015. Petani rumput laut mengeluhkan naiknya harga BBM membuat harga rumput laut menurun dari Rp 9. 000/kg menjadi Rp 6.000/kg. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis mengatakan kebijakan pemerintah dalam pengembangan rumput laut seharusnya memperhatikan kemaslahatan petani rumput laut dan melibatkan perwakilan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah diminta tidak hanya memperhatikan industri.

"Dukungan penguatan daya saing pelaku usaha rumput laut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan yang mengacu pada roadmap yang sedang disusun bersama, juga mengacu pada asas kolaboratif dan partisipatif," kata Safari di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.

Safari mengatakan pertautan bisnis antara industri dan petani penting agar komunikasi bisnis dapat terjalin dengan baik dan inklusif. Selain itu, diperlukan insentif khusus bagi petani, seperti bibit unggul dan kebutuhan produksi, bahan penolong dan teknologi pengolahan terkini, sistem logistik, jaringan pasar, serta pembiayaan.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto. Dia menilai beberapa kebijakan pemerintah dalam roadmap sektor kelautan dan perikanan harus ditinjau ulang. Sebab, sejumlah kebijakan dinilai kontraproduktif dengan pengembangan sektor kelautan, khususnya bagi ekspor rumput laut.

Yugi berharap, pemerintah mempercepat revisi peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan rumput laut. "Kami mengharapkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang didukung dengan proses kajian, melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan, dan sosialisasi yang baik,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini, menurut Yugi, Kadin banyak menerima keluhan dari dunia usaha mengenai beberapa aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kurang berpihak pada usaha penangkapan, unit pengolahan, dan budi daya ikan. "Tak terkecuali dari para pelaku usaha rumput laut," katanya.

Karena itu, Yugi menuturkan, Kadin meminta pemerintah segera menyusun roadmap kelautan dan perikanan yang benar-benar memperhatikan kajian mendalam terhadap suatu komoditas. Hal itu, menurut dia, dimaksudkan agar roadmap tersebut bisa diterapkan dengan baik di lapangan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak

1 hari lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak

Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar menyebabkan para pengusaha khawatir.


Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

7 hari lalu

M. Arsjad Rasjid P.M , President Director dari Indika Energy. TEMPO/Jacky Rachmansyah
Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan RAPBN harus dilakukan secara bijaksana. Selain itu, pemerintah juga wajib mematuhi disiplin fiskal.


Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

8 hari lalu

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di sela-sela acara KTT G20, di Nusa Dua, Bali, Ahad, 13 November 2022 Tempo | Francisca Christy Rosana
Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyebut pengusaha harus transparan jika tak dapat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.


Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

20 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

Kecurangan di SPBU Pertamina kembali terungkap. Setelah switch dispenser untuk kurangi takaran yang disebut tuyul dan Pertalite dicampur air, kini....


Kadin: Potensi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Capai Rp 157,3 Triliun

20 hari lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Kadin: Potensi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Capai Rp 157,3 Triliun

Kadin Indonesia memprediksi adanya kenaikan perputaran uang selama libur Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024 dibandingkan tahun lalu.


Pemilu Usai, Ketua TPN Arsjad Rasjid Kembali Jabat Ketua Kadin

29 hari lalu

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemilu Usai, Ketua TPN Arsjad Rasjid Kembali Jabat Ketua Kadin

Mantan ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, kembali menjabat Ketua Umum Kadin usai hasil Pemilu 2024 disahkan.


Setelah KPU Umumkan Hasil Pemilu, Kadin Harap Situasi Dunia Usaha Aman dan Kondusif

29 hari lalu

(Dari kiri) Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad; Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Raymond Arfandy; Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang; Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Mulyadi Jayabaya; dan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira dalam acara diskusi bertajuk
Setelah KPU Umumkan Hasil Pemilu, Kadin Harap Situasi Dunia Usaha Aman dan Kondusif

Kadin Indonesia menyatakan kunci utama bagi dunia usaha adalah stabilitas politik sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha.


Kadin Gandeng Badan Perdagangan Amerika untuk Kembangkan Industri Keamanan Siber di RI

47 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Kadin Gandeng Badan Perdagangan Amerika untuk Kembangkan Industri Keamanan Siber di RI

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) soal keamanan siber.


Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni Adu Balas di Media Sosial Maju Pilgub DKI Jakarta? Ini Profil Keduanya

52 hari lalu

Ridwan Kamil. Foto: Instagram.
Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni Adu Balas di Media Sosial Maju Pilgub DKI Jakarta? Ini Profil Keduanya

Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni berbalasan di media sosial yang mengindikasi maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Berikut profil keduanya,


Pengusaha Minta Pemerintah Berantas Impor Ilegal sebelum Terapkan Permendag 36 Tahun 2023

55 hari lalu

Handaka Santosa. TEMPO/Yosep Arkian
Pengusaha Minta Pemerintah Berantas Impor Ilegal sebelum Terapkan Permendag 36 Tahun 2023

Handaka Santosa menilai pemerintah semestinya memberantas impor ilegal terlebih dahulu sebelum menerapkan aturan itu.