ARLI: Pemerintah Harus Perhatikan Petani Rumput Laut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Du orang petani menjemur rumput laut yang habis di panen di Desa Rappoa kabupaten Bantaeng, Sulsel, 29 Maret 2015. Petani rumput laut mengeluhkan naiknya harga BBM membuat  harga rumput laut menurun dari Rp 9. 000/kg menjadi Rp 6.000/kg. TEMPO/Iqbal Lubis

    Du orang petani menjemur rumput laut yang habis di panen di Desa Rappoa kabupaten Bantaeng, Sulsel, 29 Maret 2015. Petani rumput laut mengeluhkan naiknya harga BBM membuat harga rumput laut menurun dari Rp 9. 000/kg menjadi Rp 6.000/kg. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.COJakarta - Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis mengatakan kebijakan pemerintah dalam pengembangan rumput laut seharusnya memperhatikan kemaslahatan petani rumput laut dan melibatkan perwakilan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah diminta tidak hanya memperhatikan industri.

    "Dukungan penguatan daya saing pelaku usaha rumput laut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan yang mengacu pada roadmap yang sedang disusun bersama, juga mengacu pada asas kolaboratif dan partisipatif," kata Safari di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.

    Safari mengatakan pertautan bisnis antara industri dan petani penting agar komunikasi bisnis dapat terjalin dengan baik dan inklusif. Selain itu, diperlukan insentif khusus bagi petani, seperti bibit unggul dan kebutuhan produksi, bahan penolong dan teknologi pengolahan terkini, sistem logistik, jaringan pasar, serta pembiayaan.

    Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto. Dia menilai beberapa kebijakan pemerintah dalam roadmap sektor kelautan dan perikanan harus ditinjau ulang. Sebab, sejumlah kebijakan dinilai kontraproduktif dengan pengembangan sektor kelautan, khususnya bagi ekspor rumput laut.

    Yugi berharap, pemerintah mempercepat revisi peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan rumput laut. "Kami mengharapkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang didukung dengan proses kajian, melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan, dan sosialisasi yang baik,” tuturnya.

    Selama ini, menurut Yugi, Kadin banyak menerima keluhan dari dunia usaha mengenai beberapa aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kurang berpihak pada usaha penangkapan, unit pengolahan, dan budi daya ikan. "Tak terkecuali dari para pelaku usaha rumput laut," katanya.

    Karena itu, Yugi menuturkan, Kadin meminta pemerintah segera menyusun roadmap kelautan dan perikanan yang benar-benar memperhatikan kajian mendalam terhadap suatu komoditas. Hal itu, menurut dia, dimaksudkan agar roadmap tersebut bisa diterapkan dengan baik di lapangan.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.