Industri Pengolahan Rumput Laut masih Minim Pemain

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Du orang petani menjemur rumput laut yang habis di panen di Desa Rappoa kabupaten Bantaeng, Sulsel, 29 Maret 2015. Petani rumput laut mengeluhkan naiknya harga BBM membuat harga rumput laut menurun dari Rp 9. 000/kg menjadi Rp 6.000/kg. TEMPO/Iqbal Lubis

    Du orang petani menjemur rumput laut yang habis di panen di Desa Rappoa kabupaten Bantaeng, Sulsel, 29 Maret 2015. Petani rumput laut mengeluhkan naiknya harga BBM membuat harga rumput laut menurun dari Rp 9. 000/kg menjadi Rp 6.000/kg. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah ingin mendorong berkembangnya industri rumput laut dalam negeri serta peningkatan nilai tambah dari sektor tersebut. Namun sayangnya pelaku industri pengolahan rumput laut masih minim. Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis, mengatakan industri pengolahan bahan baku belum siap untuk menyerap rumput laut lokal.

    "Perlu dibuat persiapan secara matang terutama dalam hal daya saing dan pasar karena pasar rumput laut dan hasil olahannya lebih banyak berada di luar negeri," kata Safari dalam forum group discussion (FGD) di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.

    Menurut Safari, industri formulasi masih sedikit. Padahal, sebelum masuk ke industri pembuat produk, rumput laut harus melalui industri formulasi karena di tahap ini akan ditentukan pasar dan penggunaannya. "Hal ini berkaitan dengan pembuatan produk serta berapa banyak kebutuhan itu," ujarnya.

    Safari menyatakan penyerapan rumput laut dari industri-industri dalam negeri masih rendah. Sementara itu, produksi rumput laut domestik melimpah. "Seharusnya, pemerintah tidak membatasi atau mengenakan bea keluar ekspor bahan baku rumput laut," katanya.

    Selain itu, Safari menilai, industri dalam negeri pada umumnya membeli bahan baku dengan harga yang kurang bersaing. Pihak asing bisa menyiapkan cara pembayaran yang efektif dengan harga yang kompetitif. "Dan tentunya menguntungkan para petani,” tuturnya.

    Safari menyarankan, selain mengembangkan industri hilir rumput laut, pemerintah juga harus memperkuat sektor hulu. Sebab produksi harus terus digenjot. "Dan tidak mengorbankan nasib petani rumput laut serta harus menjaga stabilitas pendapatan masyarakat pesisir," katanya.

    Dari hulu, Safari mengungkapkan, para petani sudah memperhatikan nilai tambah, mulai dari pembibitan, penggunaan teknologi budidaya, penempatan lokasi budidaya, hingga kualitas bahan baku. "Jadi, dalam hal membuat road map, pemerintah jangan mengedepankan larangan terhadap ekspor bahan baku."

    Berdasarkan data asosiasi pada 2015, nilai ekspor rumput laut mencapai US$ 205,46 juta. Ekspor bahan baku menyumbangkan 78 persen dari jumlah keseluruhan, yakni US$ 160,41 juta. Sementara itu, produk olahan berkontribusi 22 persen dari jumlah keseluruhan atau sebesar US$ 45,06 juta.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

    Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.