Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah menggeser target pencapaian proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) yang semula tahun 2019 menjadi 2022.
"Proyek 35.000 MW masuk akal, tapi rasionalisasi terhadap waktunya itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin walau Presiden Jokowi bilang targetnya tetap, waktu pencapaiannya yang mungkin digeser ke 2021 atau 2022," kata Fabby yang dihubungi dari Jakarta, Minggu 8 Januari 2017.
Fabby mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan penghitungan ulang kebutuhan listrik lantaran program 35.000 MW ditentukan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen pada 2019.
"Tapi sekarang kenyataannya dalam dua tahun pun pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen. Hingga 2020 mungkin ya tidak akan melonjak 7 persen. Itu artinya harus dilihat kebutuhan listriknya, tidak akan sampai 35.000 MW. Jadi sebaiknya dihitung ulang berapa angka yang wajar," kata Fabby seperti dikutip dari Antara.
Di sisi lain, Fabby menilai program 35.000 MW memang diperlukan guna mendorong rasio elektrifikasi di Indonesia. Namun, ia mengingatkan jumlah tersebut akan sulit terealisasi pada 2019.
Pasalnya, kemungkinan hanya pembangkit-pembangkit yang sudah mulai konstruksi pada 2015 hingga 2016 saja yang bisa beroperasi pada 2019. "Dengan target ini (35.000 MW pada 2019), pembangkit yang akan masuk sistem atau COD (commercial operation date) tidak akan 35.000 MW, bahkan di bawah 19.000 MW kalau menurut saya," Fabby berujar.
Pemerintah tetap menargetkan proyek pembangunan pembangkit listrik mencapai 35.000 MW hingga tahun 2019 yang akan masuk dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
"Dalam RUEN telah diputuskan, walaupun untuk mencapai itu bukan persoalan mudah, Presiden dan Wapres tetap memutuskan itu, tetap merupakan target hingga 2019," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung usai rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 5 Januari 2017.
Pramono menyebutkan walaupun dalam perhitungan baik oleh PLN maupun pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga tahun 2019 kemungkinan hanya bisa dicapai kurang lebih 20.000-22.000 MW, Presiden tetap menetapkan proyek listrik tetap ditargetkan 35.000 MW.
Menurut Presiden Jokowi, program listrik 35.000 MW bukan saja target tapi merupakan kebutuhan. "Kalau kelebihan saya kira juga tidak masalah asal tidak terlalu banyak karena nanti akan membuat pemborosan di PLN," katanya.
Pramono menyebutkan saat ini konsumsi listrik di Indonesia masih rendah dibanding di negara lainnya yaitu hanya 917 Kwh pada 2015. Sementara di Vietnam sudah 1.715 Kwh bahkan Singapura sudah 9.146 Kwh.
"Kalau kita ingin tumbuh cepat lagi melakukan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air maka kebutuhan listrik akan meningkat," katanya.
