KenaikanTarif Listrik Bakal Picu Inflasi 4,6 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Tabung Gas Elpiji 12 Kilogram. ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

    Ilustrasi Tabung Gas Elpiji 12 Kilogram. ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia memperkirakan laju inflasi pada tahun ini bisa mencapai 4,6 persen akibat kenaikan tarif listrik baik untuk daya 900 volt ampere maupun 450 VA. Laju inflasi juga didorong oleh harga elpiji yang naik akibat penerapan pendistribusian subsidi elpiji 3 kg dengan mekanisme tertutup di seluruh wilayah.

    Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan secara keseluruhan bobot dari administered prices (harga yang diatur pemerintah) dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) sekitar 18 persen, sedangkan tarif tenaga listrik sama elpiji memang relatif rendah sekitar 5 persen. Namun, apabila tak memasukkan kenaikan tarif tenaga listrik dan elpiji, BI memprediksi infkasi keseluruhan 2017 sekitar 3,6 persen.

    "Itu terus kita antisipasi. Itulah kenapa kita balas antara stabilitas dan pertumbuhan, kita melihat bahwa kalau terjadi kenaikan TTL, elpiji, itu dampak terhadap inflasinya memang akan ada," katanya di Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017.

    Menurutnya, kenaikan tarif listrik dan elpiji dampak lanjutannya relatif tidak signifikan karena memang permintaan di dalam negerinya yang masih di bawah kapasitas produksi nasional. Dia menyatakan BI dan pemerintah akan memperat koordinasi agar kenaikan TTL dan atau elpiji dapat dikompensasi dengan pengendalian harga pangan. Perry menuturkan  harga pangan yang terkendali akan membuat IHK secara keseluruhan akan terjaga.

    "Tapi secara keseluruhan, kita ingin pastikan bahwa dampak kenaikan inflasi administered prices akan bersifat temporer karena faktor permintaan yang masih rendah, dan juga faktor koordinasi yang erat antara BI dan pemerintah," ucapnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.