TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) periode 2016 – 2019 yang baru saja terpilih untuk tetap mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat melalui Program Satu Juta Rumah.
Baca: Proyek Jalan Sepanjang 55,70 Km di Papua Hampir Rampung
“Kami berharap hubungan baik antara Kementerian PUPR dan para pengembang, seperti asosiasi pengembang REI bisa terus dilanjutkan. Kami juga harap REI tetap mendukung Program Satu Juta Rumah pada 2017,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers, Jumat (6 Januari 2016).
Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Ketua Umum REI periode 2016 – 2019 Soelaeman Soemawinata bersama jajaran pengurus DPP REI di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (4 Januari 2017).
Baca: Pertumbuhan Tertinggi, Kalla:Produktivitas Sulbar Kurang
Tampak hadir mendampingi Menteri PUPR adalah Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus.
Basuki menambahkan, dirinya percaya jajaran pengurus REI yang baru akan membuat program kerja khususnya pembangunan rumah bagi masyarakat yang dapat disinergikan dengan program yang dilakukan oleh pemerintah.
Untuk itu, dia meminta agar REI juga mau memberitahukan kesulitan-kesulitan maupun hambatan apa saja yang ada di lapangan terkait pembangunan perumahan bagi masyarakat kepada Kementerian PUPR agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Saya minta pengurus REI bisa memberitahukan ke kami jika ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait pembangunan rumah bagi masyarakat. Jadi segala permasalahan di lapangan bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.
Dia juga berterima kasih dengan yang dicanangkan oleh REI yaitu untuk memperkecil ketimpangan antara kaya dan miskin dalam kepemilikan rumah untuk MBR. “Jika ada kesulitan terkait dengan masalah perumahan saya minta REI bisa langsung berkoordiansi dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk mencari solusi bersama untuk mencapai kesuksesan kerjasama dalam Program Satu Juta Rumah,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan REI siap mendukung Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan pemerintah. REI sedang fokus untuk pembangunan perumahan bagi anggota TNI / POLRI, PNS dan perumahan bagi para pekerja di kawasan industri yang diperuntukan untuk MBR.
“Masa tiga tahun kepemimpinan saya dalam DPP REI ini merupakan waktu singkat. Untuk itu saya mempunyai program prioritas yang terfokus pada tiga hal yaitu pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI/POLRI, PNS, dan Perumahan bagi pekerja di kawasan Industri untuk mewujudkan perumahan untuk MBR dan menyukseskan Program Satu Juta Rumah,” terangnya.
REI juga sedang menunggu kabar baik dari Kementerian PUPR yang kabarnya sedang merampungkan pembahasan turunan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya terkait pelaksanaan hunian berimbang.
Pihaknya berharap supaya peraturan pelaksanaan pembangunan hunian berimbang yang mewajibkan pengembang untuk membangun rumah mewah, rumah menengah dan rumah murah dengan perbandingan 1 : 2 : 3 itu lebih fleksibel di lapangan.
Adanya aturan hunian berimbang diharapkan dapat mendorong pengembang untuk lebih bersembangan dalam membangun rumah dalam Program Satu Juta Rumah. Pada kegiatan tersebut, pria yang akrab di sapa Eman tersebut juga berkesempatan memperkenalkan jajaran pengurus DPP REI periode 2016 - 2019 yang telah terbentuk usai Musyawarah Nasional REI beberapa waktu lalu.
Dirinya berharap melalui audiensi ini bisa terjalin komunikasi dan kerjasama dengan Kementerian PUPR dalam mendukung dan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di seluruh Indonesia.
Menurutnya, pengukuhan pelantikan pengurus DPP REI terdiri dari 212 pengurus yang berasal dari 3.700 perusahaan yang merupakan anggota REI di seluruh Indonesia.
Dalam kepengurusan DPP REI ini ada 28 Wakil Ketua Umum yang mengurusi berbagai bidang mulai dari Bidang Tata Ruang, Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan, Bidang Kawasan Industri, Bidang Perbankan, Pembiayaan Komersial dan Real Estate, Bidang Perundangan-undangan & Regulasi Properti, Bidang Kerjasama dan Investasi, Bidang Rumah Susun, Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif, serta Bidang Pertanahan.
