Kepolisian Targetkan PNPB Rp 7,4 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, 3 Desember 2016. Tujuh tersangka antara lain: Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin dan Rachmawati. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, 3 Desember 2016. Tujuh tersangka antara lain: Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin dan Rachmawati. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia menaikkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2017. Bila pada tahun lalu sebesar Rp 5,3 triliun, PNBP Polri tahun 2017 bertambah menjadi Rp 7,4 triliun.

    "Dengan peraturan pemerintah baru ini jadi ada target baru," kata Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, juru bicara Polri, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017.

    Baca: Target PNPB Minerba Tahun Depan Dinilai Terlalu Tinggi

    Ia menjelaskan, ada sejumlah alasan naiknya target PNBP Polri. Di sektor lalu lintas, misalnya, perlu adanya modernisasi peralatan komputerisasi Samsat, penyesuaian insentif petugas pelayanan Samsat, dan peningkatan perawatan peralatan Samsat. "Target PNBP di luar lalu lintas ada unsur intelijen dan surat keterangan catatan kepolisian," ucap Boy Rafli.

    Boy menuturkan penggunaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan layanan Polri tidak dimungkinkan. Sebab, APBN fokus untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. "Jadi PNBP murni untuk perbaikan pelayanan publik, tidak boleh dipakai yang lain," katanya.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan proses penetapan kenaikan target PNBP melewati proses yang panjang, mulai pembahasan di level lintas kementerian hingga Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Hal terpenting, menurut dia, ialah jalannya pengawasan dari masyarakat. "Masyarakat bisa nilai pelayanan itu lebih baik tidak," ucapnya.

    Baca: Realisasi Defisit Anggaran Mencapai 75,6 Persen dari Target

    Sebelumnya, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak menaikkan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

    Baca: Target PNPB Minerba Tahun Depan Dinilai Terlalu Tinggi

    Kenaikan itu meliputi pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, serta surat izin dan STNK lintas batas negara. Semua tarif baru itu mulai diberlakukan pada 6 Januari 2017.

    Contohnya, untuk tarif baru kendaraan roda empat, STNK naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 200 ribu. Perpanjangan STNK dari Rp 50 ribu naik Rp 200 ribu berlaku per lima tahun. Pengesahan STNK Rp 50 ribu per tahun.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Animal Crossing dan 9 Aplikasi Makin Dicari Saat Wabah Covid-19

    Situs Glimpse melansir peningkatan minat terkait aplikasi selama wabah Covid-19. Salah satu peningkatan pesat terjadi pada pencarian Animal Crossing.