Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Targetkan Impor Jagung untuk Pakan Dihentikan

image-gnews
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan penyuluhan kepada petani setelah acara panen jagung bersama Kelompok Tani Subur Raharjo di Girinyono, Sendangsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 4 November 2015. TEMPO/Pius Erlangga
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan penyuluhan kepada petani setelah acara panen jagung bersama Kelompok Tani Subur Raharjo di Girinyono, Sendangsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 4 November 2015. TEMPO/Pius Erlangga
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kementerian Pertanian menargetkan selama tahun ini tidak ada lagi impor jagung sebagai bahan pakan ternak. Kepala Subdirektorat Bahan Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Triastuti Andajani akan menambah luas areal penanaman jagung di lahan khusus 2 juta hektare dan melakukan kerja sama penyerapan serta pembelian hasil panen jagung oleh pabrik pakan.

"Dengan populasi unggas, baik ayam pedaging, ayam petelur, ayam lokal, maupun itik, yang semakin meningkat, kebutuhan jagung juga meningkat," kata Triastuti melalui siaran pers, Kamis, 5 Januari 2017.

Baca: Tingkatkan Produksi Jagung, Kementan Maksimalkan Lahan Tidur

Jagung untuk bahan pakan ternak merupakan komponen terbesar yang dibutuhkan pabrik pakan skala besar, peternak ayam mandiri, dan pabrik pakan skala kecil/menengah, termasuk pabrik pakan milik koperasi susu.

Mengutip prediksi produksi pakan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) tahun 2017 adalah sebesar 18,5 juta ton, sehingga, menurut Triastuti, dibutuhkan jagung 9,25 juta ton.

BacaImpor Beras Tahun Ini Lebih Tinggi, Ini Penjelasan BPS

Sedangkan kebutuhan jagung peternak mandiri sekitar 3,6 juta jika rata-rata 300 ribu ton per bulan. Perkiraan kebutuhan jagung sebagai bahan pakan ternak pada 2017 adalah 12,85 juta ton atau rata-rata 1,1 juta ton per bulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada September 2016, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meneken nota kesepahaman dengan GPMT, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama kepala dinas pertanian 33 provinsi dengan manajemen pabrik pakan setempat untuk penyerapan hasil panen jagung petani.

Baca: Impor Kentang Industri Dihentikan Bertahap

Pola kerja sama ini dimaksudkan agar ada kepastian produksi jagung petani dapat diserap oleh pabrik pakan dengan harga acuan pembelian yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2016.

Dampak dari kebijakan pengendalian impor dan program pengembangan jagung di lahan khusus, serta upaya lain yang dilakukan Kementerian Pertanian tersebut menyebabkan impor jagung sebagai bahan pakan ternak turun menjadi 884.679 ton pada 2016 (hingga 31 Desember).

Penurunan impor tersebut, ujar Triastuti, mencapai 68 persen dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, yang pada 2011 sebesar 3.076.375 ton; pada 2012 sebesar 1.537.512 ton; pada 2013 sebesar 2.955.840 ton; pada 2014 sebesar 3.164.061 ton; pada 2015 sebesar 2.741.966 ton.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

7 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

13 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

18 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

19 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Asosiasi Importir Daging Kirim Permohonan Izin Impor Daging Kerbau

20 jam lalu

Petugas melakukan pengecekan saat membongkar daging kerbau beku impor di New Priok Container Terminal One (NPCT1) - Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 12 April 2023. Sebanyak 18.000 ton daging kerbau tersebut didatangkan untuk memenuhi cadangan stok daging nasional guna mencukupi kebutuhan dalam negeri, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri yang permintaannya relatif cukup tinggi. Tempo/Tony Hartawan
Asosiasi Importir Daging Kirim Permohonan Izin Impor Daging Kerbau

Asosiasi Impor Daging Indonesia ajukan permohonan izin impor daging kerbau. Berjanji bisa menjual di bawah HET.


Mendag Zulhas soal Protes Masyarakat Permendag Nomor 36 Tahun 2023: Sama Bangsa Sendiri Jangan Lebay

20 jam lalu

Penumpang pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat berlakunya aturan baru jastip di Kota Tangerang, 15 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Perdamean
Mendag Zulhas soal Protes Masyarakat Permendag Nomor 36 Tahun 2023: Sama Bangsa Sendiri Jangan Lebay

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal adanya keluhan masyarakat tentang Permendag Nomor 36 Tahun 2023 soal pengaturan impor salah satunya mengatur barang bawaan dari luar negeri maksimal 2 buah.


Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

1 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.


Kementan Bakal Lakukan Investigasi dan Penutupan Sumber Ternak Impor Imbas Sapi Hidup Australia Mati di Atas Kapal

1 hari lalu

Petugas menurunkan sapi impor dari Australia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis, 15 April 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Kementan Bakal Lakukan Investigasi dan Penutupan Sumber Ternak Impor Imbas Sapi Hidup Australia Mati di Atas Kapal

Kementan akan berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut di Indonesia.


Japan Credit Rating Kembali Pertahankan Peringkat Utang RI di BBB+, Respons Gubernur BI?

3 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Japan Credit Rating Kembali Pertahankan Peringkat Utang RI di BBB+, Respons Gubernur BI?

Japan Credit Rating Agency, Ltd. kembali mempertahankan peringkat utang atau Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+. Apa artinya?


Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

3 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

Pemerintah diminta untuk mengubah aturan RIPH dan SPI menjadi tarif impor untuk mencegah terjadinya korupsi di pengurusan izin impor.