Hadang Buah Impor, Pemerintah Bentuk Klaster per Daerah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang membenahi pohon dan buah jeruk jenis kumquat dan chusa yang diimpor dari Tiongkok di kawasan Senayan, Jakarta, 31 Januari 2016. Pohon jeruk yang dipercaya warga keturunan Tionghoa dapat membawa keberuntungan. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Pedagang membenahi pohon dan buah jeruk jenis kumquat dan chusa yang diimpor dari Tiongkok di kawasan Senayan, Jakarta, 31 Januari 2016. Pohon jeruk yang dipercaya warga keturunan Tionghoa dapat membawa keberuntungan. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan produk hortikultura impor membanjiri pasar dalam negeri. Padahal produk-produk dari Indonesia tidak kalah dengan produk impor.

    Namun, karena petani tidak punya akses ke pasar, mereka tidak bisa memperbaiki kualitas. "Di toko buah, sedikit sekali yang lokal. Karena itu, kami akan ajak bicara importir, kenapa masih impor? Kenapa tidak beli dari dalam negeri? Saya tidak bilang tidak boleh impor. Saya akan bilang, kenapa you tidak beli lokal?" kata Enggar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2017.

    Baca: Harga Cabai Rp 200 Ribu, Menko Darmin: Tak Bisa Dibiarkan

    Menurut Enggar, apabila importir buah mau menjadi standby buyer bagi produk-produk hortikultura dalam negeri, hasil panen petani di daerah akan lebih terjamin. "Saat ini, produksi terus menurun karena tidak ada buyer. Buyer hanya di pasar tradisional," ujarnya.

    Selain itu, menurut arahan Presiden Joko Widodo, Enggar bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga akan membentuk klaster bagi produk-produk hortikultura. "Jeruk, misalnya, Pontianak, Garut, kita dorong. Kami bikin klaster daerah-daerah tertentu, mereka produksinya apa," katanya.

    Baca: 2016, Kementerian Perdagangan Revitalisasi 878 Pasar

    Apabila klaster bagi produk-produk hortikultura tak kunjung dibuat, menurut Enggar, akan muncul persoalan terkait dengan skala ekonomi. "Ambil sawi, bawang, dan sebagainya dari beberapa tempat, skala ekonominya masih harus dipertimbangkan," ujarnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.