Istana Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ki-Ka: Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM, Franky Sibarani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Sementara itu, sebanyak 29 bidang usaha terbuka untuk asing dan dikeluarkan dari DNI. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ki-Ka: Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BKPM, Franky Sibarani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Kantor Presiden, Jakarta, 11 Februari 2016. Sementara itu, sebanyak 29 bidang usaha terbuka untuk asing dan dikeluarkan dari DNI. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah kembali akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan ke-15 tengah disiapkan dan rencananya diterbitkan bulan ini. "Paket ke-15 mengenai logistik dan national single window," kata Menteri Darmin di Istana Bogor, Rabu, 4 Januari 2017.


    Baca
    Ini Penyebab Dwelling Time Lama di Pelabuhan Makassar

    Secara spesifik paket kebijakan itu akan mengatur tentang waktu sandar kapal atau dwelling time. Presiden Joko Widodo, lanjut Darmin, menargetkan dwelling time mencapai dua hari. Saat ini rata-rata dwelling time di pelabuhan berada di posisi 2,9 hari.

    Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menambahkan pembahasan paket kebijakan ke-15 akan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Kerja sama diperlukan karena persoalan logistik, menurut Darmin, berkaitan dengan dua kementerian itu.

    BacaPungli di Pelabuhan Tanjung Perak Terjadi di Banyak Sektor

    Sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan dwelling time, yaitu paket kedua. Di paket kedua itu, pemerintah memberikan insentif untuk kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB).


    Baca
    Begini Trik Polisi Awasi Dwelling Time di Pelabuhan Makassar

    Menko Maritim Luhut Panjaitan menuturkan penekanan paket kebijakan ke-15 ada pada efisiensi. Luhut menilai para pengusaha masih mendapatkan hambatan berupaya tambahan biaya ketika berada di luar pelabuhan. "Ada extra cost, kami gak mau. Kami mau holistik penanganannya," ucap Luhut.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.