Awal 2017, Pelaporan Harta Tax Amnesty Capai Rp 462,9 M

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada awal 2017 ini, jumlah harta yang dilaporkan dalam periode III program pengampunan pajak (tax amnesty) mencapai Rp 462,94 miliar. Dengan pelaporan tersebut, uang tebusan dari 198 surat setoran pajak (SSP) yang masuk pada periode III tax amnesty ini mencapai Rp 14,7 miliar.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, pada Rabu, 4 Januari 2017, jumlah penerimaan negara dari program tax amnesty secara total sejak digulirkan pada Juli 2016 telah menembus Rp 107,04 triliun. Rinciannya penerimaan dari uang tebusan Rp 103,24 triliun, tunggakan pajak Rp 3,06 triliun, dan penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp 739,38 miliar.

    Baca: Realisasi 60 Persen, Sri Mulyani Tagih Komitmen Repatriasi

    Penerimaan Rp 107,04 triliun tersebut berasal dari 674.553 SSP yang masuk, baik yang belum menyampaikan surat pernyataan harta (SPH) tapi sudah membayar tebusan ataupun yang sudah melaporkan SPH. Adapun pelaporan SPH telah mencapai 638.290 surat dengan uang tebusan Rp 103,31 triliun.

    Dari jumlah uang tebusan berdasarkan SPH itu, uang tebusan Rp 85,8 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi non-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudian Rp 12,4 triliun dari wajib pajak badan non-UMKM, Rp 4,74 triliun dari wajib pajak orang pribadi UMKM, serta Rp 338 miliar dari wajib pajak badan UMKM.

    Baca: Bank Mandiri Himpun Repatriasi Rp 23 Triliun

    Berdasarkan data statistik amnesti pajak Ditjen Pajak, total harta yang berasal dari SPH yang dilaporkan per 4 Januari 2017 mencapai Rp 4.296,74 triliun. Dari angka itu, jumlah harta deklarasi dalam negeri Rp 3.144 triliun dan deklarasi luar negeri Rp 1.013 triliun. Sedangkan, total dana komitmen repatriasi mencapai Rp 141 triliun.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.