Bisnis Trump di Indonesia Dinilai Rawan Konflik Kepentingan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Setya Novanto (kanan) bersama Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Proyek bersama Hary Tanoesoedibjo dan Donald Trump adalah pengelolaan resor di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Setya Novanto (kanan) bersama Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Proyek bersama Hary Tanoesoedibjo dan Donald Trump adalah pengelolaan resor di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kelanjutan bisnis presiden terpilih Amerika Serikat, Donald J. Trump, dinilai bakal diwarnai konflik kepentingan. Sebab sebelumnya Trump sudah memiliki akses terhadap tokoh politik papan atas di negeri ini. Bisnis itu tidak hanya rencana kerja sama dengan MNC Group milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo, melainkan juga soal kelanjutan bisnis perusahaan tambang asal Amerika, Freeport-McMoran Inc, di Indonesia.

    “Anda akan memiliki dua pemimpin dunia yang juga mitra bisnis. Itu yang membuat hampir tidak mungkin menjalankan diplomasi bekerja dengan baik,” ujar Richard W. Painter, kuasa hukum bidang etik Gedung Putih masa pemerintah Presiden George W. Bush, seperti dilansir The New York Times, Sabtu, 31 Desember 2016.

    Pernyataan Painter itu bukan tanpa alasan. Sebagai pengusaha real estat, Trump melalui perusahaannya, yakni Trump Hotel Collection, menjalin kerja sama dengan MNC Group melalui anak usahanya PT Media Nusantara Citra Land Tbk (KPIG) pada 2015. Kerja sama itu untuk membangun dua resor kelas dunia di Bali dan Lido, Bogor, Jawa Barat.

    Pembangunan di kawasan Lido seluas 3.000 hektare ditargetkan menjadi kawasan terintegrasi, yang terdiri atas golf resor, hotel, dan country club, yang rencananya juga akan dibangun taman bermain sekelas Disney Land. Tidak berbeda, resor di Bali direncanakan sangat mewah, yakni setara bintang enam.

    Meski sebelumnya Trump berjanji untuk mengakhiri kesepakatan bisnisnya di luar negeri guna meminimalisasi konflik kepentingan, tapi untuk bisnis di Indonesia hingga kini belum ada keputusan tegas. Bahkan The New York Times menyatakan perusahaan Trump tetap melanjutkan jalannya dua proyek di Indonesia. Meskipun hingga kini proses pembangunan diklaim belum dimulai.

    Dua proyek pembangunan resor itu, menurut juru bicara Trump pekan lalu, disebut sebagai kontrak yang mengikat. Proyek ini menciptakan wilayah abu-abu yang bakal mempersulit pembahasan isu-isu kedua negara. Mulai isu perdagangan hingga klaim wilayah Laut Cina Selatan.

    Di sisi lain, Hary Tanoe yang terjun ke dunia politik mendirikan Partai Perindo. Jika partainya mampu mendapatkan kursi di pemerintahan, potensi konflik kepentingan dalam hubungan kedua negara bakal meningkat. Melalui hubungannya dengan Hary, akses Trump terhadap tokoh politik papan atas di Indonesia menjadi terbuka. Salah satunya ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

    Trump dan Setya pernah bertemu di Amerika di sela kampanyenya pada September 2015. Saat itu, Setya dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon serta beberapa anggota DPR muncul di antara barisan pendukung Donald Trump dalam konferensi pers dan kampanye di Amerika. Trump menarik Setya ke hadapan publik dan menyebutnya sebagai "pria hebat".

    “Kami akan melakukan banyak hal hebat untuk AS," kata Trump saat itu di hadapan publik Amerika.

    Kasus ini berujung polemik dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memberikan sanksi teguran kepada Setya dan Fadli. Kemudian pada Desember 2015, Setya tersangkut kasus “papa minta saham” PT Freeport Indonesia, unit usaha Freeport-McMoran. Dalam rekaman yang beredar, Setya diduga meminta jatah pembayaran hingga US$ 4 miliar kepada Freeport.

    Setya pada Desember 2015 akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Namun pada 30 November 2016, Ketua Umum Partai Golkar itu kembali menduduki jabatan sebagai Ketua DPR.

    Potensi konflik kepentingan juga melibatkan Carl C. Icahn, miliuner asal Amerika yang merupakan calon penasihat khusus Trump. Icahn merupakan salah satu pemegang saham terbesar Freeport. Perusahaan yang mengoperasikan tambang emas dan tembaga di Papua itu saat ini sedang berupaya memperpanjang kontrak pertambangan dengan pemerintah Indonesia.

    Karen Hobert Flynn, Presiden lembaga nonprofit Common Couse, menilai Trump perlu menjual bisnisnya untuk menghindari konflik kepentingan. “Masalah akan muncul seiring dengan perkembangan proyek," kata dia.

    Trump telah berjanji tidak akan membuat perjanjian bisnis baru. Janji tersebut dia sampaikan dalam akun Twitter-nya pada pertengahan Desember 2016. Ia juga telah menutup yayasan keluarga dan membatalkan beberapa proposal proyek, seperti Trump Office Buenos Aires di Argentina dan Trump Riverwalk di India.

    Pemilik MNC Group, Hary Tanoe, mengatakan perjanjiannya dengan Trump tidak akan menimbulkan konflik kepentingan. “Keluarga dan anaknya memiliki kebebasan untuk menjalankan bisnis selama tidak terkait dengan posisi presiden," kata dia.

    Adapun juru bicara The Trump Organization, Amanda Miller, mengatakan dua proyek di Indonesia tetap berjalan baik dan sesuai rencana.

    VINDRY FLORENTIN | ABDUL MALIK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.