Pemerintah Targetkan Investasi Infrastruktur 2019 Rp 4.000 T

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo,  didampingi Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Unit 5 & 6 PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong disela-sela peresmian di Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, 27 Desember 2016. Presiden meresmikan proyek infrastruktur PLTP Lahendong Unit 5 & 6 Minahasa. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo, didampingi Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Unit 5 & 6 PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong disela-sela peresmian di Tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, 27 Desember 2016. Presiden meresmikan proyek infrastruktur PLTP Lahendong Unit 5 & 6 Minahasa. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah  menargetkan pembangunan berbagai sektor infrastruktur pada tahun 2019 di seluruh Indonesia  sebesar Rp 4.000 triliun.

    "Saya melihat sampai tahun 2019 target infrastruktur di Indonesia nilai investasinya mencapai Rp 4.000-an triliun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS. Brodjonegoro dalam diskusi Evaluasi Akhir Tahun 2016 dan Harapan 2017, di Kantor Bappenas, Jakarta, Sabtu 31 Desember 2016.

    Menurut Bambang, nilai investasi tersebut direncanakan diperoleh dari dana investor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), sebesar Rp 2.667 triliun atau sekitar 2/3 dari total kebutuhan investasi Rp 4.000 triliun. Sementara itu, pemerintah akan berkontribusi sebesar 1.333 triliun atau sekitar 1/3 dari total investasi Rp 4.000 triliun tersebut.

    "Ini yang harus ditarik dari swasta dan BUMN, sebesar 2/3 dari total investasi Rp4.000 triliun. Karena pemerintah maksimal hanya bisa 1/3-nya, sisanya harus dari swasta dan BUMN. Makanya PPP, swasta murni atau BUMN murni itu yang harus didorong," ucap Bambang seperti dikutip dari Antara.

    Bambang memastikanpembangunan infrastruktur sangat menarik minat swasta. Apalagi sektor infrastruktur yang terkait langsung dengan masyarakat, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

    "Itu pasti menarik untuk swasta. Karena misalnya, saat swasta membangun listrik, lalu PLN membeli listriknya dengan harga take or pay, maka dipastikan akan sangat menarik,"Bambang berujar.

    Bambang menambahkan selama harga investasi dan harga jual kepada pemerintah cocok, maka akan ada purchasing power agreement yang terjadi. Sehingga hal tersebut menarik bagi pihak swasta.

    "Lalu jalan tol, kalau dapat jalan tol di Jawa, pasti jelas untungnya. Justru bagi saya, untuk mendatang investor asing harus di infrastruktur skala besar, karena pasti menarik. Bandara, pelabuhan, dan jalan tol di kota besar Indonesia mana yang tidak sibuk? Itu kan semuanya uang," kata Kepala Bappenas.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.