Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef: Benahi Pertanian untuk Kualitas Pertumbuhan Ekonomi  

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Petani memanen sayuran di bantaran Kanal Banjir Timur, Jakarta, 5 Januari 2016. Pemerintah daerah berencana menjadikan bantaran Kanal Banjir Timur sepanjang 16 kilometer, dari Cipinang besar hingga Ujung Menteng sebagai lahan pertanian. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Petani memanen sayuran di bantaran Kanal Banjir Timur, Jakarta, 5 Januari 2016. Pemerintah daerah berencana menjadikan bantaran Kanal Banjir Timur sepanjang 16 kilometer, dari Cipinang besar hingga Ujung Menteng sebagai lahan pertanian. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengusulkan sektor pertanian dibenahi untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Dia melihat sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 35 persen dan berkontribusi 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Sektor pertanian harus dibereskan. Langkah-langkahnya banyak, utamanya di sektor pertanian hortikultura,” kata Eko saat ditemui di kantor Indef, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Desember 2016.

Salah satu ide yang diberikan oleh Eko adalah klasterisasi komoditas pangan. Klasterisasi ini dibagi tiga, yakni komoditas pertanian untuk ekspor, komoditas dengan keterkaitan tinggi dengan inflasi, dan komoditas yang memberikan dampak besar pada pendapatan petani.

Menurut Eko, klasterisasi memperjelas sasaran komoditas tersebut, serta akan melahirkan penanganan yang tepat terhadap komoditas-komoditas tersebut. 

Eko memandang, selama ini, ada komoditas pertanian yang meningkat harganya, tapi kenaikan itu tidak dinikmati petani, tapi para distributor.

Karena itu, selain melakukan klasterisasi, Eko juga menyerukan perlunya perbaikan tata niaga komoditas pertanian. Perbaikan secara institusional, menurut dia, bisa menghasilkan margin yang awalnya dinikmati pedagang, bisa dinikmati petani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Implikasi perbaikan sektor pertanian akan memiliki implikasi besar, misalnya pada hari raya. Sebab, harga-harga komoditas naik, tapi petani tidak sampai menikmati hasil kenaikan tersebut. “Ada momentum-momentum harga bagus, mendorong petani untuk menanam,” ujar Eko.

Namun, mengingat lahan pertanian yang sempit, Eko mengungkapkan perlunya intensifikasi. Masalah intensifikasi perlu didukung research and development yang kuat. Sampai saat ini diketahui dukungan bagi kegiatan R&D masih kecil.

Dari data yang dimiliki Indef, R&D spending di Indonesia masih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu baru 0,27 persen dari PDB pertanian. Padahal Malaysia memiliki angka 1,92 persen dari PDB pertanian mereka untuk R&D.

Karena kegiatan R&D yang rendah inilah, penemuan benih unggul yang dihasilkan tak sesuai dengan harapan. Padahal return on investment untuk R&D tinggi, yaitu antara 43 persen sampai 151 persen.

DIKO OKTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

8 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

20 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

22 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

23 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

28 hari lalu

Didin S Damanhuri. dok.IPB
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi


Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

29 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).


Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

29 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Kenaikan PPN di awal 2025 dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. TEMPO/Tony Hartawan
Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.


Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

29 hari lalu

Pembeli tengah memilih pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.  TEMPO/Tony Hartawan
Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

29 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

31 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur