Sri Mulyani: Jawa Kontributor Utama Penyerapan Pajak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pajak. shutterstock.com

    Ilustrasi pajak. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kontribusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai di Pulau Jawa tertinggi secara nasional.

    "Sejauh ini kontribusinya 81 persen atau setara Rp 737 triliun," katanya di Semarang, Kamis, 29 Desember 2016.

    Menurut dia, capaian pajak di Pulau Jawa ini sangat penting bagi pembangunan di luar Pulau Jawa yang hingga saat ini masih tergantung pada dana transfer pemerintah.

    Sebagai contoh, kontribusi pajak Papua dan Maluku hingga saat ini hanya 1,6 persen atau setara dengan Rp 4,7 triliun. Di sisi lain, dua daerah ini masih membutuhkan dana transfer dari pemerintah Rp 144,7 triliun.

    Selanjutnya, Kalimantan menyumbang pajak Rp 11 triliun. Meski demikian, Kalimantan masih membutuhkan dana transfer dari pemerintah Rp 70,9 triliun.

    Pulau Sumatera sejauh ini menyumbang pajak Rp 25 triliun, tapi masih menerima dana transfer dari pemerintah Rp 207 triliun. "Melihat kondisi ini, perolehan pajak dari Pulau Jawa sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk menyokong pembangunan di pulau lain," katanya.

    Sri Mulyani mengatakan besaran pajak Rp 1 triliun saja memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembangunan secara nasional.

    "Dari penerimaan pajak Rp 1 triliun mampu digunakan untuk membangun jembatan sepanjang 3,5 kilometer atau membangun jalan sepanjang 155 kilometer," katanya.

    Selain itu, besaran pajak tersebut bisa digunakan untuk membayar gaji 10 ribu polisi selama satu tahun. Di sektor pertanian, penerimaan pajak sebesar itu dapat digunakan untuk membantu petani dalam pengadaan 93 ribu ton benih atau pengadaan 306 ribu ton pupuk.

    "Sedangkan di sektor pendidikan penerimaan pajak tersebut mampu digunakan untuk membangun 6.765 ruang kelas sekolah dasar," ujarnya.

    Melihat besarnya dampak tersebut, pihaknya terus mendorong masyarakat mengikuti aturan perpajakan, salah satunya adalah membayar pajak tepat waktu.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.