Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muhammadiyah Kritik Kantong Kemiskinan di Sektor Pertanian

image-gnews
Petani menggarap lahan pertanian kentang yang ditumpangsari dengan bawang di Desa Argosari, Senduro, Lumajang, Jawa Timur, 30 Januari 2016. Material vulkanik berupa abu menyebabkan sedikitnya 3.000 hektar (ha) lahan pertanian yang ditanami sayur-mayur rusak di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Malang  mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. ANTARA/Seno
Petani menggarap lahan pertanian kentang yang ditumpangsari dengan bawang di Desa Argosari, Senduro, Lumajang, Jawa Timur, 30 Januari 2016. Material vulkanik berupa abu menyebabkan sedikitnya 3.000 hektar (ha) lahan pertanian yang ditanami sayur-mayur rusak di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Malang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. ANTARA/Seno
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Muhammadiyah mengkritisi banyak kantong kemiskinan yang masih terdapat di sejumlah sektor. "Sektor itu ialah pertanian,nasib nelayan, akses bantuan bagi kaum mustadh'afin, HAM dan penyandang disabilitas, korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial," kata Ketua Majelis Pemberdayaan Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nurul Yamin, Kamis, 29 Desember 2016, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat.

Berapa sektor yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia. Hal ini disampaikan Nurul Yamin dalam diskusi catatan akhir tahun 2016 yang bertajuk 'Membela Kaum Mustadh'afin'.

Nurul menyebutkan terdapat beberapa masalah sektor pertanian. "Permasalahnya adalah menipisnya lahan pertanian, kualitas lahan pada tahap kritis karena pemakaian pupuk kimiawi, dan yang paling ironis adalah jumlah petani Indonesia menurun drastis," katanya.

Tidak hanya itu, menurut Nurul, sudah sangat jarang ditemui petani yang masih muda. Masih Yamin, menurutnya Indonesia tidak hanya masih bergantung kepada impor dalam hal produk hasil pertanian, namun juga dalam hal benih dan obat-obatan. "Penggunaan pupuk kimia oleh petani seakan sudah menjadi candu yang semakin tak terkendali," tuturnya.

Selain sektor pertanian, sektor kelautan juga menjadi permasalahn karena hingga tahun 2012 sekitar 1,5 juta nelayan sudah meningalkan laut. Mereka hijrah menjadi buruh bangunan, buruh pabrik, atau tukang ojek.

Fakta ini, kata Nurul, seharusnya tidak boleh terjadi mengingat Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan atau Negara maritim. “Negara yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, besarnya wilayah lautan Indoesia belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, bahkan menurut catatan Nurul, kantong-kantong kemiskinan masyarakat Indonesia saat ini berada berada di wilayah pesisir dan pemukiman nelayan. "Ironis daerah penangkapan 4mil dari garis pantai yang seharusnya menjadi wilayah penangkapan nelayan kecil turut dirampok oleh nelayan besar dengan alat yang lebih canggih."

Selain permasalahan pertanian dan kelautan permasalahan yang masih dibenahi oleh pemerintah masih cukup banyak khususnya bagi kaum mustadh'afin seperti akses bantuan hukum bagi si miskin, korupsi, kesenjangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Menyambut tahun 2017, MPM PP Muhammadiyah mendorong kedaulatan pangan dan gerakan kembali bertani, Pemerintah agar segera menindaklanjuti UU nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas dan UU lainnya.

Muhammadiyah juga mendorong Pemerintah bekerjsama dengan berbagai pihak untuk memperlancar dan proses bantuan hukum dan penanganan yang luar biasa mengentaskan korupsi. Selain itu, pemerintah hendaknya tidak mengejar laju pertumbuhan ekonomi semata tanpa diimbangi dengan pemerataan dan pengurangan kemiskinan.

DWI HERLAMBANG ADE | RR ARIYANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

12 jam lalu

Ilustrasi persiapan Lebaran Ketupat atau Lebaran Syawal. ANTARA/Siswowidodo
Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Lebaran jatuh pada Rabu, 10 April 2024, sama dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah


Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

3 hari lalu

Penandatanganan Kontrak Kerjasama Bantuan Hibah Pemerintah Jepang yang dilakukan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi (kiri) dengan perwakilan dari General Incorporated Association Birdlife International Tokyo (kanan) sebagai organisasi pelaksana proyek pada 25 Maret 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Jepang di Jakarta
Jepang Kucurkan Bantuan untuk Produksi Kakao Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan di Gorontalo

Bantuan Jepang ini, diharapkan bisa menaikkan pendapatan petani berskala kecil dan mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo


PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

4 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya berjabat tangan usai menggelar pertemuan di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.


Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

5 hari lalu

Batik Ecoprint dari Kampung Brontokusuman Karangkajen Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

Kampung Karangkajen Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dikenalkan sebagai Kampung Religius jelang Ramadhan atau awal Maret 2024 ini.


Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

6 hari lalu

Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

PBNU mengajak semua pihak bersatu lagi dan Muhammadiyah mengajak masyarakat legawa menerima hasil Pemilu 2024.


Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

6 hari lalu

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama. Foto: Canva
Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

10 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

11 hari lalu

(ki-ka) Pengurus Formas LKSA - PSAA, Jasra Putra bersama pengurus Panti Asuhan Dapur Yatim Baleendah, Devi Susiana dan Komisioner KPAI, Rita Pranawati menjelaskan foto-foto terkait penyergapan panti oleh Densus 88 Anti Teror saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta, 19 Januari 2016. TEMPO/Amston Probel
Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

KPAI mengimbau pelbagai lembaga keagamaan, seperti pesantren, lembaga zakat, dan ormas Islam, membantu mengarahkan kegiatan anak selama Ramadan.


Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

13 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

Pada proses menjelang Pemilu 2024, di kalangan masyarakat telah muncul ketidakpercayaan atau distrust pada lembaga-lembaga tinggi negara, seperti MK.


Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

16 hari lalu

Warga Muhammadiyah melaksanakan salat Tarawih pertama di Masjid Jami Al Huda Muhammadiyah, Tebet Timur, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

Abdul mengatakan, sudah sejak awal di Masjid Muhammadiyah, tidak ada Tarawih dan Tadarus dengan pengeras suara luar.