Muhammadiyah Kritik Kantong Kemiskinan di Sektor Pertanian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani menggarap lahan pertanian kentang yang ditumpangsari dengan bawang di Desa Argosari, Senduro, Lumajang, Jawa Timur, 30 Januari 2016. Material vulkanik berupa abu menyebabkan sedikitnya 3.000 hektar (ha) lahan pertanian yang ditanami sayur-mayur rusak di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Malang  mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. ANTARA/Seno

    Petani menggarap lahan pertanian kentang yang ditumpangsari dengan bawang di Desa Argosari, Senduro, Lumajang, Jawa Timur, 30 Januari 2016. Material vulkanik berupa abu menyebabkan sedikitnya 3.000 hektar (ha) lahan pertanian yang ditanami sayur-mayur rusak di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, dan Malang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. ANTARA/Seno

    TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Muhammadiyah mengkritisi banyak kantong kemiskinan yang masih terdapat di sejumlah sektor. "Sektor itu ialah pertanian,nasib nelayan, akses bantuan bagi kaum mustadh'afin, HAM dan penyandang disabilitas, korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial," kata Ketua Majelis Pemberdayaan Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nurul Yamin, Kamis, 29 Desember 2016, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat.

    Berapa sektor yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia. Hal ini disampaikan Nurul Yamin dalam diskusi catatan akhir tahun 2016 yang bertajuk 'Membela Kaum Mustadh'afin'.

    Nurul menyebutkan terdapat beberapa masalah sektor pertanian. "Permasalahnya adalah menipisnya lahan pertanian, kualitas lahan pada tahap kritis karena pemakaian pupuk kimiawi, dan yang paling ironis adalah jumlah petani Indonesia menurun drastis," katanya.

    Tidak hanya itu, menurut Nurul, sudah sangat jarang ditemui petani yang masih muda. Masih Yamin, menurutnya Indonesia tidak hanya masih bergantung kepada impor dalam hal produk hasil pertanian, namun juga dalam hal benih dan obat-obatan. "Penggunaan pupuk kimia oleh petani seakan sudah menjadi candu yang semakin tak terkendali," tuturnya.

    Selain sektor pertanian, sektor kelautan juga menjadi permasalahn karena hingga tahun 2012 sekitar 1,5 juta nelayan sudah meningalkan laut. Mereka hijrah menjadi buruh bangunan, buruh pabrik, atau tukang ojek.

    Fakta ini, kata Nurul, seharusnya tidak boleh terjadi mengingat Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan atau Negara maritim. “Negara yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia," ucapnya.

    Namun, besarnya wilayah lautan Indoesia belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, bahkan menurut catatan Nurul, kantong-kantong kemiskinan masyarakat Indonesia saat ini berada berada di wilayah pesisir dan pemukiman nelayan. "Ironis daerah penangkapan 4mil dari garis pantai yang seharusnya menjadi wilayah penangkapan nelayan kecil turut dirampok oleh nelayan besar dengan alat yang lebih canggih."

    Selain permasalahan pertanian dan kelautan permasalahan yang masih dibenahi oleh pemerintah masih cukup banyak khususnya bagi kaum mustadh'afin seperti akses bantuan hukum bagi si miskin, korupsi, kesenjangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Menyambut tahun 2017, MPM PP Muhammadiyah mendorong kedaulatan pangan dan gerakan kembali bertani, Pemerintah agar segera menindaklanjuti UU nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas dan UU lainnya.

    Muhammadiyah juga mendorong Pemerintah bekerjsama dengan berbagai pihak untuk memperlancar dan proses bantuan hukum dan penanganan yang luar biasa mengentaskan korupsi. Selain itu, pemerintah hendaknya tidak mengejar laju pertumbuhan ekonomi semata tanpa diimbangi dengan pemerataan dan pengurangan kemiskinan.

    DWI HERLAMBANG ADE | RR ARIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.