TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta. Sri mengecek proses pencairan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian dan Lembaga yang masuk dalam APBN 2016.
Ditemani Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto, Sri memastikan tidak ada hambatan pelayanan di beberapa loket seperti loket Surat Perintah Membayar (SPM), loket rekonsiliasi, hingga loket Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
"Biasanya proses pengerjaan 1 SPM berapa lama?" tanya Sri Mulyani kepada seorang petugas loket, di kantor KPPN Jakarta VI, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Desember 2016.
Petugas tak bisa memastikan lama proses pencairan dana dalam satu SPM. "Kami usahakan hari ini selesai," kata Kiswan, petugas loket yang sudah menangani pemrosesan lebih dari 100 SPM.
Sri Mulyani memantau berbagai macam lampiran SPM yang diserahkan petugas perwakilan satuan kerja. Kemudian, ia memancing peserta antrean untuk mencurahkan keluhannya selama proses pencairan dana.
Baca: Fitch Naikkan Outlook Peringkat Kredit. Kata Sri Mulyani...
"Bagaimana ada keluhan? Kamu sudah berapa kali datang ke sini?" tanya Sri kepada salah satu perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
Sepanjang inspeksi, Sri belum menemukan keluhan berarti dari para Satker. "Alhamdulillah setiap hari ke sini, lancar Bu."
Perwakilan satker Kementerian PDT lainnya bercerita mendapatkan bimbingan pengisian SPM dari petugas loket. Dengan demikian, potensi penolakan SPM yang memperpanjang proses pencairan dapat diminimalkan. Hingga saat ini, Kementerian PDT telah mencairkan 80 persen anggaran. "Oke, bagus. Yang penting akuntable," kata Sri.
Pegawai KPPN Jakarta IV Kiswan mengaku antrean pencairan anggaran kian meningkat menjelang akhir tahun. Tak hanya itu, transaksi yang dilayani dalam satu SPM mencapai miliaran rupiah. "Jika antrean banyak, kami buka loket sampai pukul 19.00 WIB," kata Kiswan.
Baca: Luhut Undang Jepang Bangun Smelter dan Kerja Sama Maritim
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto mengatakan rata-rata total SPM yang diproses akhir tahun mencapai 7.000 berkas. KPPN Jakarta VI mengurusi pencaira anggaran 18 Kementerian dan Lembaga dengan total 217 satuan kerja.
Pada 2016, toral Pagu DIPA di KPPN ini Rp29,4 triliun. Sampai dengan 23 Desember 2016, realisasi anggaran 18 Kementerian dan Lembaga tersebut mencapai Rp18,9 triliun, dengan self blocking mencapai Rp6 triliun. Maka itu, sisa pagu yang dapat dicairkan sampai dengan 30 Desember 2016 sebesar Rp4,4 triliun. Artinya, penyerapan yang telah dilakukan oleh satker Kementerian dan Lembaga di bawah KPPN VI mencapai 84,98 persen.
PUTRI ADITYOWATI
