Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantuan Alat Tani Penting untuk Tingkatkan Nilai Jual

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menaiki Harvester saat panen raya padi di desa Masamba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, 13 Desember 2016. Pada kesempatan tersebut Menteri pertanian memanen padi petani di atas luas lahan sekitar 1.342 hektar dengan hasil panen sekitar 8,1 ton perhektar. Iqbal Lubis
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menaiki Harvester saat panen raya padi di desa Masamba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, 13 Desember 2016. Pada kesempatan tersebut Menteri pertanian memanen padi petani di atas luas lahan sekitar 1.342 hektar dengan hasil panen sekitar 8,1 ton perhektar. Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bantuan berbagai alat pertanian seperti penggilingan sangat penting untuk segera diberikan ke berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan nilai jual perekonomian hasil pertanian yang telah dipanen oleh masyarakat di daerah tersebut.

"Komisi VI mendorong Pemerintah, dalam hal ini Bulog, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian memberikan solusi kebijakan dan bantuan berupa alat penggilingan beras kepada masyarakat Bengkulu, sehingga perekonomian setempat lebih meningkat," kata Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih dalam rilis, Kamis.

Dia menyampaikan hal tersebut setelah pertemuan Tim Kunker Komisi VI dengan SKPD Provinsi Bengkulu pada Senin (19 Desember 2016).

Menurut dia, tingginya harga pengadaan penggilingan padi menjadi penyebab mengapa petani tidak mampu untuk memiliki penggilingan padi yang dinilai sangat penting untuk panen mereka.

Hal tersebut, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, membuat para petani lebih rentan untuk dimanfaatkan para tengkulak dan pengusaha untuk membeli harga gabah petani dengan harga yang murah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (6 Desember 2016) mengatakan ingin produksi pertanian terdongkrak melalui pengembangan sumber-sumber air, alat mesin pertanian, serta peningkatan akses modal bagi petani melalui kredit usaha rakyat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sejak 2015 pemerintah telah mengubah fokus anggaran Kementan untuk belanja sarana prasarana, yaitu pada kisaran 60 persen, dan dalam RAPBN 2017 nantinya ditetapkan belanja sarana prasarana pertanian sebesar 70 persen dari total anggaran yang ada di Kementan atau senilai Rp16,6 triliun," katanya.

Presiden mendapatkan laporan saat ini lahan pertanian di Indonesia mencapai seluas 36,8 juta hektare tapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu contohnya, kata Presiden, adalah ada luas lahan persawahan 8,1 juta hektare namun baru 4,1 hektare yang teraliri air irigasi yang itupun masih perlu diperbaiki.

"Saya minta fokus atasi masalah sarana prasarana ini, saya juga ingatkan ada 4 juta lahan sawah yang belum teraliri air. Masih ada juga 5,02 juta hektare huma ladang dan 12,01 juta hektare tegal atau kebun yang perlu dibuatkan kantong air atau embung agar bisa nanam dua kali," katanya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

9 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

21 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

23 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

24 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

32 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

36 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

45 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

56 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

17 Februari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

15 Februari 2024

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.