Bappenas: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pemulung mencari sampah pelastik di Kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 8 Januari 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Seorang pemulung mencari sampah pelastik di Kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 8 Januari 2016. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Pada semester pertama 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28.592.000 orang Pada semester I 2016, jumlah penduduk miskin sebanyak 28.005.000 orang.

    "Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan," kata Rudy S. Prawiradinata, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di sela acara konferensi pers Akuntabilitas Sosial Mendukung Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat di  Jakarta, Rabu, 21 Desember 2016.

    Rudy menjelaskan, saat ini, Bappenas bersama Program Suara dan Aksi Warga berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pendekatan akuntabilitas sosial. "Pendekatan akuntabilitas sosial merupakan strategi Bappenas mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang," ucapnya.

    Pendekatan akuntabilitas sosial ini, ujar Rudy, cukup membantu pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Adapun kriteria kemiskinan menurut Bappenas adalah ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

    Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. "Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin," ujar Rudy.

    Selain itu, tutur Rudy, dalam jangka panjang, pemerintah berkomitmen dapat menerapkan pendekatan sosial ini dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang lebih luas, seperti sektor kesehatan, pendidikan, identitas hukum, sanitasi, air bersih, dan perlindungan sosial. Untuk tujuan ini, peran kecamatan serta fasilitator di pedesaan dan perkotaan perlu dioptimalkan untuk memfasilitasi penerapan akuntabilitas sosial.

    "Memang untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tidaklah mudah, dibutuhkan peranan instansi-instansi lain," katanya.

    GRANDY AJI | NN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.