Tim Reformasi Pajak, Sri Mulyani Ajak Pengusaha Hingga KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan hari ini resmi meluncurkan Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Tim dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

    Sri Mulyani melibatkan stakeholder terkait baik dari dalam maupun luar negeri di dalam keanggotaan tim. Di antaranya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengamat, kalangan pengusaha, hingga wartawan media massa.

    "Tim ini akan melakukan pertemuan rutin, berkoordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan (Central Transformation Office)," ujar dia, di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa, 20 September 2016.

    Baca: Reformasi Pajak, Sri Mulyani Gandeng Lembaga Internasional

    Adapun tim ini terbagi ke dalam empat bagian, yaitu tim reformasi, tim pengarah, tim advisor, tim observer, dan tim pelaksana. Sri Mulyani menjelaskan tim pengarah bertugas untuk memberikan pengarahan dalam menetapkan kebijakan untuk mempersiapkan dan melaksanakan reformasi atas aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, dan teknologi informasi.

    Pengarahan itu nantinya diberikan kepada Tim Pelaksana, dan juga berfungsi untuk melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait. Tim advisor bertugas memberikan masukan dalam rangka reformasi kepabeaan dan cukai berdasarkan teori dan keilmuan. Adapun tim observer berfungsi untuk melakukan pengamatan dan memberikan masukan sesuai dengan Iatar beiakang dan pengalaman dalam bidang yang dikuasainya.

    Baca: Pesan Sri Mulyani kepada Pejabat Baru Eselon I dan II

    Tim pelaksana bertugas untuk memimpin koordinasi penyusunan arah dalam cakupan aspek organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, dan teknologi informasi.

    Selain itu, tim pelaksana juga harus memimpin koordinasi persiapan landasan hukum dan harmonisasi regulasi serta perumusan bentuk koordinasi kebijakan pengelolaan fiskal, koordinasi haI-hal yang memiliki inisiatif strategis, dan melaksanakan kebijakan juga tugas-tugas Iain yang ditetapkan oleh Tim Pengarah untuk memonitor dan melakukan evaluasi reformasi yang telah dilakukan.

    Seluruh tugas, alur kerja, hingga susunan keanggotaan tim ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 909/KMK.04/2016 tentang Pembentukan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai.

    Berikut ini adalah susunan keanggotaan tim:

    1. Tim Pengarah
    Ketua I: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
    Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
    Anggota: Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo
    Anggota: Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif
    Anggota: Hadiyanto Sekretaris Jenderal
    Anggota: Inspektur Jenderal
    Anggota: Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi
    Anggota: Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara
    Anggota: Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Robert Pakpahan

    2. Tim Advisor
    Romli Atmasasmita
    Yustinus Prastowo
    Darussalam

    3. Tim Observer
    Pelaku usaha: Teddy P. Rakhmat
    Pelaku usaha: Haryadi B. Sukamdani
    Pelaku usaha: Rosan Perkasa Roeslani
    Perwakilan IMF: John G. Nelmes
    Perwakilan World Bank: Rodrigo Chaves
    Perwakilan World Bank: Ndiame Diop
    Perwakilan OECD: Melinda Brown
    Perwakilan wartawan: Suryo Pratomo
    Perwakilan wartawan: Arif Budi Susilo

    4. Tim Pelaksana
    Terdiri dari Kelompok Kerja Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kelompok Kerja Bidang Teknologi Informasi, Basis Data, dan Proses Bisnis, serta Kelompok Kerja Bidang Peraturan Perundang-undangan

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Akar Bajakah Tunggal, Ramuan Suku Dayak Diklaim Bisa Obati Kanker

    Tiga siswa SMAN 2 Palangka Raya melakukan penelitian yang menemukan khasiat akar bajakah tunggal. Dalam penelitian, senyawa bajakah bisa obati kanker.